Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pemkab Inhil

Komitmen Bupati HM Wardan dalam Mencegah Korupsi di Pemkab Inhil

Kamis, 12 Oktober 2017

Bupati HM Wardan memberikan sambutan. (Foto:Diskominfo/FokusRiau.Com)

INDRAGIRI HILIR-Bupati HM Wardan berkomitmen melakukan pencegahan terhadap korupsi di Pemkab Inhil. Komitmen tersebut disampaikan bupati kala membuka Sosialisasi Gratifikasi yang berlangsung di Gedung Engku Kelana Jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan, Kamis (12/10/2017).

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut atas komitmen penerapan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di Pemkab Inhil dan surat keputusan Bupati Inhil Nomor: KPTS.334/V/HK-2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi di Pemkab Inhil tahun 2017.

"Tujuannya baik, untuk mengefektifkan pencegahan korupsi melalui sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil," kata Wardan.

Bupati menuturkan, untuk mencegah gratifikasi, perlu komitmen dan integritas semua pihak. Untuk itu, pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi perlu ditingkatkan. "Pencegahan gratifikasi dapat dilakukan dengan membentuk lingkungan, instansi maupun organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi serta mempermudah akses pelaporan atas penerimaan gratifikasi," ujarnya.

Biasanya, ada 3 alasan yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Pertama, karena adanya peluang yang disebabkan lemahnya sistem. Kedua, karena keserakahan dan kebutuhan yang disebabkan oleh faktor gaya hidup dan timbunan utang. Terakhir, disebabkan pembenaran karena alasan membahagiakan keluarga.

"Dan yang tidak kalah penting, penilaian masyarakat bahwa seseorang dianggap berhasil diukur berdasarkan materi, walaupun jabatannya tinggi ataupun pintar kalau tidak kaya tidak dianggap," urainya.

Menurut bupati, sanksi hukum kepada ASN yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugasnya bakal dipidana maksimal seumur hidup atau penjara 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun dengan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar, sesuai Undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 20 tahun 2001 pasal 12 huruf b.

"Jadi tujuan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman ASN terkait dengan produk hukum daerah tentang pengendalian gratifikasi yang diharapakan akan bermuara pada kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi," tukasnya.

Sosialisasi menghadirkan narasumber Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Gratifikasi KPK, Widyanto Eko Nugroho dan Kurniawantiningrum Raharjo. (adv/dskominfo)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus