Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Nasional

KPK dan Polri Bentuk Satgas Anti Politik Uang Awasi Calon Petahana

Selasa, 09 Januari 2018

Ketua KPK Agus Rahardjo. (Foto:Tempo)

PADANG-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim satuan tugas anti politik uang atau satgas anti politik uang, untuk mencegah politik uang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. KPK akan bekerja sama dengan Polri melakukan pemantauan.

"Polri masih bentuk tim. KPK juga bentuk tim. Dua tim ini akan ketemu untuk pembagian tugas," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Senin kemarin di Padang, Sumatera Barat.

Agus menyebutkan, salah satu alasan penyelenggara negara melakukan korupsi karena mahalnya biaya Pilkada. Makanya lebih baik  dilakukan pengawasan sejak awal. Sehingga, dengan adanya pengawasan dan tindakan sejak dini, politik uang bisa dihilangkan. Tim bentukan KPK ini mengarah ke penyelenggara negara. "Ini masih dibicarakan bersama (Polri)," ujarnya dikutip FokusRiau.Com dari tempo.co.

Dikatakan, salah satu bidikan satuan khusus ini adalah calon inkumben, anggota DPRD dan DPR yang mencalon. Namun mekanisme pelaporannya masih didiskusikan. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar Pilkada secara serentak di 171 daerah, 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada 2018 akan digelar di 392.226 TPS.

Dari ratusan ribu tempat pemungutan suara itu, kepolisian membagi menjadi tiga kategori rawan. TPS yang dikategorikan aman sebanyak 328.389 TPS. Yang diklasifikasikan rawan 1 sebanyak 42.233 TPS dan rawan 2 sebanyak 12.509 TPS.

Sebelumnya Kepolisian RI akan bekerjasama dengan KPK untuk mencegah praktek politik uang pada pilkada 2018. Kedua lembaga itu berencana membuat satgas anti politik uang untuk mengawasi transaksi haram berbau politik tersebut. (boy surya hamta)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus