Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Daerah

KPK Tunggu Putusan Resmi MA Sebelum Eksekusi Bupati Rohul Suparman

Senin, 13 November 2017

Bupati Suparman keluar Rutan Sialang Bungkuk usai dinyatakan bebas di PN. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-Setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasinya pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan gerak cepat untuk mengeksekusi Bupati Rokan Hulu H Suparman.‎

"Putusan resmi belum kami terima. Nanti saya pastikan lagi hari ini. Jika putusan sudah diterima, eksekusi terhadap beliau segera dilakukan (Bupati Rohul Suparman, red)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (13/11/2017).

KPK sangat mengapresiasi putusan MA yang mempertimbangkan lebih terhadap perkara keterlibatan Bupati Rohul Suparman dalam perkara suap APBD Riau tahun 2014-2015 tersebut.‎ "Ini menegaskan conviction rate KPK 100 persen, semua terdakwa yang kita bawa ke persidangan terbukti korupsi dan divonis bersalah," ujar Febri dikutip fokusriau.com dari riauterkini.com.

Sebelumnya, Bupati Suparman divonis bebas oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru dalam sidang pembacaan vonis, Kamis (23/2/2017) lalu.‎

Namun dengan adanya putusan MA, Bupati Rohul batal bebas dan harus menjalani hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta sesuai tuntutan dalam dakwaan KPK.‎ Pada putusan kasasi seperti dikutip dari situs resmi Mahakamah Agung RI, Sabtu (11/11/2017) dibacakan pada 8 November 2017 dan ditangani Hakim Agung MS Lumme, Krisna Harahap dan Artidjo Alkostar.

Perkara suap APBD Riau 2014-2015 melibatkan Suparman merupakan pengembangan dalam sejumlah kasus lain yang sudah dilakukan KPK sejak 2015.‎ KPK telah memproses hukum sejumlah tersangka dan terdakwa lain yang kini telah berkekuatan hukum tetap. Dalam beberapa putusan sebelumnya, majelis hakim yakin ada perbuatan bersama-sama yang salah satunya melibatkan Suparman.

Saat diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Suparman dinyatakan tidak terbukti menerima uang atau hadiah dari tersangka lain seperti mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Majelis Hakim menilai, dakwaan kedua menerima hadiah atau janji tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada terdakwa. (boy surya hamta)‎‎


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus