Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Politik

KPU Mulai Perekrutan PPK untuk Pilkada Riau 2020, Inilah Syaratnya

Rabu, 15 Januari 2020

Ilustrasi. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-KPU Kabupaten dan Kota di Riau, Rabu (15/1/2020) hari ini mulai melaksanakan proses perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Langkah pertama dengan melakukan sosialisasi dan pengumuman.

"Sesuai jadwalnya, hari ini akan dimulai proses perekrutan. Sedangkan pendaftaran dimulai 18 Januari mendatang," ujar Komisioner KPU Riau Divisi Sosialisasi Nugroho Noto Susanto, Rabu (15/1/2020).

Tahapan pembentukan badan adhoc dimulai dari pengumuman, penyerahan berkas pendaftaran, penelitian administrasi, ujian tertulis, wawancara, tanggapan masyarakat, pengumuman anggota PPK terpilih, hingga pelantikan PPK pada 29 Februari. Tanggal 1 Maret 2020, seluruh PPK sudah mulai bekerja.

Semua proses pembentukan akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan 2020 di provinsi Riau.

KPU Riau akan selalu melakukan monitoring/supervisi terhadap tahapan pembentukan Badan Adhoc agar semua berjalan sesuai dengan regulasi.

Sebagaimana diketahui, menurut Nugroho, Pembentukan badan Adhoc pada pemilihan Bupati/wakil Bupati, Walikota/Wakil walikota adalah perintah undang-undang pemilihan Nomor 10 tahun 2016.

Sedangkan tata aturan pembentukannya akan dijabarkan melalui peraturan KPU. Dalam rangka menyamakan persepsi, KPU Riau sebelumnya juga sudah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemilihan di Provinsi Riau.

Nugroho turut menekankan pentingnya KPU Kabupaten/Kota untuk menyeleksi putra terbaik di setiap Kabupaten/Kota untuk menjadi anggota PPK. "Tolong perhatikan betul soal integritas, kecakapan dan kepemimpinan calon anggota PPK," ujarnya.

Nugroho menitikberatkan kepada seluruh anggota KPU divisi SDM, dan Kasubag yang bertanggungjawab terhadap urusan seleksi SDM di Kabupaten/Kota untuk membaca, dan mencermati regulasi yang mengatur soal pembentukan badan Adhoc di pemilihan 2020 ini.

Di antara hal-hal penting yang harus diperhatikan KPU Kabupaten/Kota adalah persyaratan menjadi anggota PPK, seleksi tertulis, tanggapan masyarakat, rekam jejak dari calon anggota PPK.

Untuk itu, kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota agar melakukan digitalisasi dokumen penting seperti Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota dan BAdan Adhoc, Pedoman teknis pembentukan badan Adhoc, Surat Keputusan Pedoman Teknis, Surat Keputusan Anggota PPK terpilih, dan sebagainya.

Berbagai dokumen yang didigitalisasi tersebut, akan diunggah di website KPU, sehingga publik dapat mengakses produk hukum yang dilahirkan oleh KPU, baik di tingkat RI, Provinsi, ataupun Kabupaten/Kota.

"Tidak banyak perubahan terkait regulasi. Hanya ada perubahan yang muncul adalah syarat harus diperhatikan calon PPK, tidak pernah menjadi tim kampanye pemilu/pemilihan sekurang-kurangnya dalam lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan pernyataan yang sah," ujar nugroho.

Selain butir ini, syarat-syarat menjadi anggota PPK masih berpedoman pada PKPU yang lama. Merujuk dari PKPU 13 tahun 2017, persyaratan menjadi angggota PPK. (*)


 
 
Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Tribunpekanbaru


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus