Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Daerah

Larangan Ketua RT/RW Berpolitik, Walikota HM Rudi: Itu Aturan Mendagri

Minggu, 04 Maret 2018

Walikota Batam HM Rudi. (Foto:Istimewa)

BATAM-Walikota Batam HM Rudi menegaskan, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tidak boleh berpolitik. Itu semua merupakan aturan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah hanya membuatkan aturan turunan berupa Peraturan Walikota (Perwako) Batam.

"Tak mungkin kami buat kalau tak ada dasarnya," kata Rudi kepada warga saat berkunjung ke Pulau Galang, Batam, kemarin.

Beberapa waktu lalu, Peraturan Walikota Batam tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan dipertanyakan sejumlah pengurus RT/RW. Poin yang dipermasalahkan adalah larangan bagi pengurus RT/RW tergabung dalam partai politik.

Perwako itu dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Pada pasar 20 ayat 2 disebutkan bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan jadi pengurus lembaga kemasyarakatan lain dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Mereka masuk dalam pengurus lembaga kemasyarakatan adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-bidang sesuai kebutuhan. Sementara lembaga kemasyarakatan yang dimaksud antara lain RT, RW, LPM, PKK dan Karang Taruna.

Menurut Rudi, bila ada pihak keberatan dengan peraturan tersebut, bisa mengajukan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena aturan yang sudah terbit ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. "Kalau ada yang keberatan, gugat ke PTUN. Biar pengadilan yang jawab. Kalau itu (Perwako) dibatalkan, saya laksanakan," ujarnya. (indra h piliang)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus