Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pemkab Bengkalis

Lintas Komisi DPRD Bengkalis Belajar Format Pembangunan Kelurahan ke Sekupang Batam

Senin, 18 Maret 2019

Pertemuan Lintas Komisi DPRD Bengkalis di Sekupang. (Foto:Istimewa)

BATAM-Program peningkatan Infrastuktur kelurahan (PIK) yang dilaksanakan Pemko Batam berhasil menarik perhatian DPRD Kabupaten Bengkalis. Melalui Lintas komisi, DPRD Bengkalis melakukan kunjungan ke Kecamatan Sekupang, Batam, Kepri.

Rombongan lintas komisi diikuti Ketua Komisi I Susianto Sr, Febriza Luwu, Daud Gultom, Pipit Lestari dan Firman. Hadir juga sebagai fasilitator Bagian Persidangan Zaidir, Zulaicha dan Seri Handayani. Rombongan disambut Camat Sekupang Ahmad Irawan S.STP dan sejumlah pejabat setempat.

Ahmad Irawan menjelaskan, di Sekupang tidak memiliki desa. Karena seluruh wilayah dalam otoritas Batam terdiri dari kecamatan dan kelurahan. Sehingga walikota memprioritaskan pembangunan melalui program dengan nama Peningkatan Infrastruktur Selurahan (PIK).

Selain itu, program PIK pada tahun kedua kepemimpinan walikota sudah ditambah anggaran sebesar Rp1,1 miliar dan tahun ketiga ditambah menjadi Rp1,3 miliar plus Rp352 juta dari dana DAU dan tahun 2020 akan terus ditambah menjadi Rp1,5 miliar per kelurahan. "Untuk kecamatan Sekupang terdapat 64 kelurahan," ujar camat.

Terkait pelaksanaanya, PIK dikerjakan masyarakat berupa swakelola, karena asumsi yang berkembang kalau pembangunan yang dilakukan pemerintah cendrung asal-asalan. Maka walikota minta masyarakat langsung mengerjakan.

Dikatakan, untuk pekerjaan PIK dan dana DAU perlu perlindungan keselamatan melalui BPJS Ketenagakerjaan. "Walau pekerjaanya simpel, tapi perlindungan keselamatan bagi warga yang bekerja dalam program tersebut sangat diprioritaskan," ujarnya

Ketua Komisi I Susianto pada kesempatan itu menjelaskan alasan dipilihnya Kecamatan Sekupang sebagai tujuan kunjungan. Menurutnya, kunjungan tersebut selain untuk mengetahui format pembangunan kelurahan juga mencari solusi, terkait beberapa kelurahan di Bengkalis yang ingin menjadi desa akibat kurangnya dana masuk di kelurahan ketimbang desa. 

Ditambahkan, apa yang dilakukan Pemko Batam menjadi catatan dirinya, apalagi program PIK di Batam sudah ada dari tahun 2017. "Sebelumnya kita ada program Rp1 Miliar untuk setiap desa dan kelurahan. Jadi setelah program itu diganti menjadi P3ID, total dananya menjadi Rp200 juta. 

"Jadi mulai tahun ini, Pemkab Bengkalis akan menyalurkan dana terendah ADD sebesar 700 juta ditambahkan dana pusat menjadi Rp1 miliar lebih. Jumlah ini masih lebih tinggi dibanding Batam dan hal ini juga baru dimulai tahun ini," katanya.

Ditambahkan, program pembangunan di Kota Batam dan Bengkalis prinsipnya sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Namun yang membedakan adalah seni kepemimpinan saja, karena di Batam 70 persen masyarakatnya sudah taat aturan dan kehidupan masyarakatnya keras. Kegiatan ceremony di Batam juga sudah dikurangi untuk mengurangi pemborosan. Untuk perjalanan dinas OPD juga dipangkas, saking ketatnya aturan dalam menekan pemborosan," tukasnya. (*)





Penulis: M Rafii
Editor: Boy Surya Hamta


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus