Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Nasional

Mabes Polri Ajukan Anggaran Rp2,6 Triliun Untuk Mendukung Densus Tipikor

Kamis, 12 Oktober 2017

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Komisi III DPR RI. (Foto:Antara)

JAKARTA-Mabes Polri mengajukan anggaran Rp2,6 triliun untuk mendukung kinerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Nantinya, Densus Tipikor akan dipimpin jendral berbintang dua.

"Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung. Dalam rapat sebelumnya sudah disampaikan, perlu dipikirkan tentang penggajian kepada anggotanya agar sama dengan yang ada di KPK," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Dijelaskan, kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai yang jumlahnya 3.560 personel mencapai Rp786 miliar, belanja barang operasional penyelidikan dan penyidikan Rp359 miliar dan belanja modal Rp1,55 triliun. "Termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan. Karena itu setelah ditotal mencapai Rp2,6 triliun,"ujarnya.

Diungkapkan, Polri sudah menyusun struktur Densus, yang akan dipimpin oleh personel Polri berpangkat Inspektur Jenderal atau berbintang dua.

Polri nantinya akan membentuk satuan-satuan tugas penanganan tindak pidana korupsi di setiap wilayah. Satuan tugas tindak pidana korupsi kewilayahan akan meliputi enam satuan tugas tipe A, 14 satuan tugas tipe B, dan 13 satuan tugas tipe C. "Kedudukan Kepala Densus Tipikor di bawah langsung Kapolri. Jumlah kebutuhan 3.560 personel, ini bisa dipenuhi dari personel yang ada," katanya.

Tito meminta dukungan Komisi III DPR untuk mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor dan pemenuhan kebutuhan anggarannya. "Kami sebetulnya sudah siapkan tempat untuk satu atap dengan eks Polda Metro Jaya. Kalau memang tidak bisa satu atap paling tidak dari Kejaksaan Agung untuk membentuk tim khusus yang melekat sehingga tidak bolak-balik," urainya.

Dikatakan, salah satu kelebihan dari KPK adalah karena penyidik dan penuntut umum bisa berkoordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tito juga meminta bantuan Komisi III DPR untuk mewujudkan kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan mengenai keberadaan tim Kejaksaan Agung di Densus Tipikor. (antara)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus