Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Sport

Mahasiswa UR Demo Menolak Tindakan Represif Aparat dan Pembungkaman Demokrasi

Senin, 03 September 2018

Mahasiswa juga membakar ban dalam aksi demonstrasinya. (Foto:Rtc)

PEKANBARU-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Riau, Senin (3/9/2018) menggelar demonstrasi di tugu Zapin Pekanbaru. Dalam aksinya, mahasiswa menyatakan sikap terkait pembungkaman demokrasi dan tindakan represif aparat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membawa berbagai spanduk berisikan empat poin yang menjadi dasar aksi. Presiden Mahasiswa BEM UR Randi Adiyana mengatakan, pembungkaman demokrasi telah menodai nilai budaya Melayu yang dikenal dengan kesantunan dan keramahannya.

"Tindakan represif yang melibatkan kepolisian dan BIN Daerah terhadap tamu di Riau, 25 Agustus 2018 lalu telah menciderai kebebasan demokrasi di Riau," katanya. 

Menurutnya, oknum BIN Riau dinilai Unprosedural dan telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindakan repmif serta melanggar UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pada pasal 6 ayat 5, dan pasal 18 Huruf (c). 

Pada pasal 6 ayat 5 disebut, dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Kemudian pada pasal 18 humf(c) BIN harus mentaati kode etik intelejen negara Pada Peraturan Kepala Badan Intelejen Negara Republik Indonesia No.01 Tahun 2016 tentang Kode Etik lntelejen Negara pada pasal S ayat (l) 

"Oknum BIN Daerah serta Aparat Kepolisian telah mengangkangi hak mengemukakan pendapat/demokrasi, padahal mengemukakan itu dilindungi oleh UUD I945 pada pasal 28E ayat 3 dan Pasal l9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUI-IAM)," terang Randi. 

Dalam hal ini, aparat dinilai tidak mampu mengamankan massa yang menolak kehadiran sang tamu, padahal jelas bahwa aksi tersebut melanggar UU nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pada pasal 9 ayat l disebutkan "penyampain pendapat dimuka umum tidak dapat dilaksanakan obyek vital nasional". 

Dalam aksi ini, massa mengecam keras segala tindaka represif, pembungkaman hak demokrasi. Mahasiswa mendesak oknum yang melakukan tindakan represif untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada seluruh elemen masyarakat Riau. 

"Kita menuntut BIN untuk menindak tegas oknum BIN Daerah yang melakukan pelanggaran kode etik dan pembungkaman hak demokrasi. Kemudian kita menuntut Kapolda Riau mengusut tuntas oknum yang melakukan tindakan represifitas dan pembungkaman demokrasi pada 25 agustus 2018 dengan waktu yang ditentukan selama 5 hari kerja. Kita akan kawal dan siapkan massa yang lebih besar jika perkara ini tidak kunjung ditangani," tukasnya. (*)





Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Riauterkini


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus