Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Mahkamah Agung Kabulkan PK Rusli Zainal, Hukuman Dipangkas 4 Tahun

Minggu, 19 November 2017

Hukuman Rusli Zainal dipangkas 4 tahun. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-Mahkamah Agung sudah memutus permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terdakwa perkara korupsi kehutanan dan PON Riau HM Rusli Zainal. Dalam putusan bernomor 31 PK/Pid.Sus/2016 tertanggal 14 Agutus 2017, mantan Gubernur Riau tersebut divonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Putusan itu berkurang 4 tahun bila mengacu putusan pengadilan tingkat pertama dan kasasi dan sama dengan putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Juru Bicara MA Abdullah menyampaikan, kronologi putusan hukum terhadap mantan Bupati Indragiri Hilir tersebut sejak pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru sampai putusan PK.

Dijelaskan, terdakwa pada pengadilan tingkat pertama dituntut 17 tahun dan denda Rp1 miliar dan apabila tidak dibayar digantikan dengan penjara selama 6 bulan. Namun putusan hakim lebih rendah yakni hukuman penjara 14 tahun dan denda Rp1 miliar, seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian ketika banding, pengadilan tingkat banding diputus selama 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar seperti tuntutan JPU. Di tingkat kasasi, vonisnya kembali menjadi 14 tahun dengan denda yang sama. “Ketika PK, ini turun menjadi 10 tahun, denda Rp1 miliar dan 6 bulan kurungan apabila tidak dibayar dendanya,” urai Abdullah, akhir pekan lalu.

Disampaikan, barang bukti berupa uang 1.500 dolar AS dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti B1 sampai dengan 23 ini dikembalikan kepada dari mana barang bukti disita. Sementara barang bukti nomor 24 sampai 26 ini dirampas untuk negara. “Jadi ada perubahan, vonis PN 14 tahun, PT sepuluh tahun, kasasi 14 tahun, PK 10 tahun,” ulasnya.

Saat ditanya pertimbangan majelis hakim agung memangkas hukuman Rusli, Abdullah mengaku tidak mengakses informasinya sedetail itu. Putusan PK telah disampaikan ke pengadilan pengaju pada 6 November lalu.

“Kemudian tetap dicabut hak politiknya. Ini saya bacakan, menetapkan mencabut hak terpidana untuk dipilih dalam jabatan publik selama menjalani pidana penjara dan lima tahun setelah menjalani pidana penjara,” urai Abdullah dikutip fokusriau.com dari laman riaupos.co.

Dengan putusan hukum luar biasa ini, gubernur dua periode yang sekarang masih ditahan, maka sisa masa hukuman yang harus dijalani akan berkurang. Terhitung sejak penahanannya menjadi hanya 10 tahun. (andi affandi)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus