Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Properti

Masalah Rumah Bukan Sekedar Soal Demand, tapi Pembiayaan dan Supply

Sabtu, 23 Mei 2015

Pemerintah perlu memikirkan persoalan pembiayaan perumahan. (Foto:Int)

PEKANBARU-Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berharap, pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberi kemudahan kepada pengembang terkait program satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sejauh ini, Apersi mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam menunjang program tersebut terkait aturan subsidi bunga dan uang muka sebesar 1 persen. Namun hal itu dirasa belum cukup untuk memenuhi target pembangunan satu juta unit rumah tersebut. 

“Anggaran pemerintah sebesar Rp5,1 triliun dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat jauh dari cukup, untuk memenuhi target. Idealnya pemerintah menyiapkan Rp 50 triliun untuk membangun satu juta unit rumah. Ini yang kita pertanyakan kepada pemerintah, bagaimana kekurangan Rp45 triliun lagi? Pemerintah harus mencari solusi jika memang serius,” kata Ketua DPP Apersi Eddy Ganefo dalam pembukaan rapat kerja DPD Apersi Banten kepada FokusRiau.Com melalui siaran pers, Kamis (21/5/2015).

Eddy menyebutkan, pembangunan 600.000 unit yang diserahkan kepada sektor swasta harus didukung dengan membuat regulasi yang memudahkan pengembang. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan faktor kebutuhan (demand) saja tapi juga harus memikirkan pembiayaan dan ketersediaan (supply) rumah. “Permasalahan perumahan tidak hanya soal demand, tapi juga soal pembiayaan dan juga supply. Dari segi pembiayaan, pemerintah harus memikirkan cara agar pengembang dapat memberikan supply. Pemerintah daerah pun harus mendukung, pangkas birokrasi yang berbelit, permudah perizinan membangun rumah bagi MBR ini,” kata Eddy.

Ketua DPD Apersi Banten Sabri Nurdin berharap, semua pemangku kepentingan aktif menjaga kerjasama mendukung program ini. “Sinergi antara Apersi dengan BTN, BPJS Ketenagakerjaan, Bapertarum, AKLI Tangerang, juga pemda dan pemerintah pusat harus terus ditingkatkan karena kami memang memiliki visi dan tujuan yang sama,” ulas Sabri.

Senada dengan Sabri, Sekretaris DPD Apersi Banten, Defrian Olyvia mengatakan sangat penting melakukan diskusi masalah pembangunan hunian MBR ini. Menurutnya, dengan duduk bersama maka setiap pemangku kepentingan mengetahui masing-masing masalah yang dihadapi untuk kemudian dicarikan solusinya. “Dengan diskusi bersama tentu memberi kami informasi yang akurat. Mulai berbicara dengan data, menangani masalah, dan membahas progress dalam pembangunan. Kami undang serikat-serikat pekerja, meminta data kebutuhan rumah mereka. Jadi kami dapat mengurai permasalahan dan mencari solusinya sesuai dengan masalah yang ada,” urai Defrian.

Apersi mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang merevisi beberapa aturan untuk memudahkan pengembang dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pasal 23 ayat (1) dengan mengusulkan perubahan kata 'dapat' menjadi 'wajib', sehingga bunyinya menjadi "Bupati/walikota wajib memberikan pengurangan dan atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasar kriteria Bangunan Sosial Budaya dan Bangunan Fungsi Sosial Hunian bagi MBR," tukasnya. (bsh)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus