Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pokok Pikiran

Melawan Pelepasan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan

Kamis, 11 Desember 2014


Oleh: Farhan Mufti Akbar*

Hari ini adalah Hari HAM Se-dunia. Namun moment tersebut tidak hanya sekadar momen selebrasi akan Peringatan ceremonial belaka. Hari ini merupakan refleksi kita terhadap pemenuhan Hak Hak Asasi kita sebagai warga Negara yang dijamin oleh Negara dalam konstitusi. 

Salah satu hak yang sangat penting, dan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan bangsa ialah hak atas pendidikan. Pendidikan merupakan jembatan dalam mencapai salah satu tujuan NKRI, seperti yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti pemerintah seharusnya berperan aktif dalam memenuhi hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia itu. Bahkan konstitusi mengamanatkan pos alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan, yang merupakan alokasi terbesar dari APBN. 

Pada pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 C ayat (1) disebutkan, salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan. Dengan demikian, tidak ada satu orang pun yang tidak bisa menikmati pendidikan, karena pendidikan adalah kebutuhan dan hak asasi setiap orang.

Namun realita kekinian tidak demikian, sejak Indonesia pertama kali merdeka, akses pendidikan tidak dapat dirasakan secara merata oleh rakyat Indonesia. Pendidikan hanya bisa dinikmati terbatas oleh kalangan tertentu, dalam artian masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas dan bukan dan sangat sulit dirasakan oleh kalangan menengah ke bawah. Memprihatinkan, inilah gambaran mengenai kondisi pendidikan secara umum hari ini. 

Hak Atas Pendidikan 
Ternyata penyebab itu semua jika dilacak secara lebih mendalam, pemerintah seolah abai dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak atas pendidikan. Bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan ini adalah dengan adanya UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUPT). UUPT ini membawa misi komersialisai, yakni semakin mahalnya biaya pendidikan, liberalisasi, yakni pemberian otonomi kepada perguruan tinggi yan berimplikasi negatif dan privatisasi, yakni institusi pendidikan tinggi tidak lagi menjadi sektor publik yang dapat dinikmati semua warga negara. 

Dengan adanya ketentuan mengenai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), PTN seperti yang digambarkana diatas menjadi Badan Hukum (privat) yang harus mencari dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ketiga hal tersebut menjadi simpulan bentuk pelepasan tanggung jawab Negara terhadap pendidikan. Negara tidak lagi sepenuhnya ikut campur dalam membiayai pendidikan.

Masalah dalam dunia pendidikan tidak habis sampai disana, selain adanya ketentuan mengenai PTN BH, efek domino dari munculnya UUPT adalah adanya kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), sistim pembayaran kuliah berkedok subsidi silang ternyata hanyalah bungkusan menarik untuk menerapkan UUPT. Kemudian banyak masalah sistemik yang muncul dalam kebijakan UKT yaitu, salah sasaran level UKT tidak sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa yang bahkan memakan korban, sampai pada transparansi kebijakan UKT. 

LAM & PK mencatat, selain 132 korban kebijakan UKT yang didampingi oleh Forum Peduli Pendidikan (FPP), banyak elemen mahasiswa dari kampus lainnya yang menolak kebijakan UKT karena justru kontra-produktif dari apa yang disampaikan pemerintah, bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang berkeadilan.
Dalam ikhtiar panjang untuk berjuang melawan abainya pemerintah terhadap tanggung jawab terhadap hak atas pendidikan dan derasnya arus komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi pendidikan.

Pada Hari HAM yang bertepatan dengan ulang tahun yang ke-18 Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Fakultas Hukum Universitas Andalas dihelat “Mimbar HAM dan Aksi Diam” yang didalamnya berupa kegiatan 1) Orasi dan Pembacaan Puisi 2) Penjajakan pendapat dan harapan masyarakat tentang pendidikan, 3) Teatrikal yang menggambarkan mahalnya biaya kuliah dan abainya pemerintah terhadap tanggung jawab hak atas pendidikan, 3) Pelepasan balon harapan tentang pendidikan. 

Ini merupakan bentuk gambaran keprihatinan dan membumikan sense of crisis atas “buruk rupa” wajah dunia pendidikan kekinian kepada masyarakat luas dengan tujuan membangun kesadaran bersama dalam rangka mewujudkan keadilan dalam pendidikan yang mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya untuk kalangan tertentu. Justitie Voor Iedereen, Keadilan Untuk Semua! (***)

* Penulis adalah Ketua LAM & PK FHUA 


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus