Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Kolom

Melihat 2013, Menyaksikan Pembaruan Riau

Senin, 03 September 2012


Oleh: Dodi Syahputra*

Provinsi kaya energi, sumber daya dan juga kaya masalah. Inilah Riau, dengan sekelumit persoalan yang menapak berbagai ragam kerumitan pemerintahan. Sulit berjujur diri mengatakan Riau telah sangat adil dan berbuat demi masyarakatnya.

Sebab, dari 6,367 triliun rupiah APBD ternyata belum sebanding dengan kesejahteraan publik yang kini setiap hari dipekikkan berbagai kalangan. Masih banyak yang miskin papa, yang berumah kayu, berlantai tanah, masuk 14 kategori keluarga miskin di Indonesia.

Bicara tentang Riau tentu tak lepas-lepasnya kita bernyanyi, bahwa banyak perusahaan multinasional, nasional dan lokal yang sejahtera luar biasa. Luar biasanya, sebab tercermin dari mengkilaunya fasilitas dan dermawannya perusahaan itu kepada seluruh pejabat dan karyawannya.

Sementara, di luar lingkungan atau yang dekat bersinggungan, jauh panggang dari api. Masyarakat hanya menikmati sisa limbah, asap hasil kerja atau bahkan hanya debu kendaraan pengangkut hasil tambang dan hasil hutan Riau di depan pekarangan mereka.

Akan sangat berat bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Riau 2013-2018 mendatang, kalau ikonisasi mensejahterakan masyarakat Riau masih menjadi iming-iming yang utama.

Sebab, mensejahterakan masyarakat masih dengan sikap dan pola berpemerintahan yang seringkali menafikan kepentingan masyarakat, akan kembali jauh dari niat dan promosi besar-besaran saat Pilkada datang sebentar lagi. Jangankan besok, hari ini saja sudah banyak tokoh yang mengiming-imingkan kesejahteraan masyarakat bila menduduki kursi BM 1.

Semudah itukah? Tentu kaitan visi dan misi seorang bakal calon gubernur akan sangat ritmik. Banyak korelasi keinginan dan khayalan perbuatan di rangkaian kata yang akan diumbar itu terjalin erat dengan tim berpemerintahannya nanti. Sebab, di era otonomi daerah yang dimantapkan dengan posisi provinsi sebagai regulator dan penyeimbang kebijakan daerah kota dan kabupaten saat ini, jelas tidak sepenuhnya berkuku tajam.

Ada kalanya provinsi terbentur dengan opsional daerah yang telah digariskan di tingkat nasional. Ada kalanya pula provinsi sebagai penampung program dan langsung menjalankannya ke daerah. Kayanya Riau dengan segala persoalan membutuhkan pimpinan daerah, sepasang yang akur, ulet, merakyat dan berwibawa tinggi. Wibawa yang dimaksud, mampu menyatukan persepsi antara kebijakan provinsi dengan kabupaten dan kota, sehingga masyarakat Riau yang dibawahi oleh kebijakan daerah mampu disejahterakan sesuai harapan bersama.

Kemiskinan
Minimal 14 kriteria keluarga miskin di Indonesia mampu dientaskan. Kriteria yang dinasionalkan ini memang ada sisi kelemahan. Namun, kriteria ini sangat dekat dengan keseharian kita, bahkan ada yang sangat lemah tidak mencapai atau lolos dari satupun kategori ini.

Ialah; Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.

Berikutnya, tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah, hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu, hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.

Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000,- per bulan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD, tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Boleh jadi, kriteria ini banyak yang tidak sinkron dengan kondisi masyarakat. Ada kalanya, masyarakat berumah permanen tapi susah makan. Ada pula, yang mengkredit sepeda motor, namun hasil pendapatannya sebulan kadang sangat kecil sebab motornya untuk berusaha. 

Maka definisi keluarga miskin jika disandarkan saja pada kriteria ini maka tentu akan sangat menipis jumlahnya. Miskin materi, miskin optimisme, miskin kegembiraan, miskin harta, miskin kekayaan atau miskin yang mana? Kita harus formulasikan bersama di Riau ini. Tak cukup hanya pemerintah saja.

Secara kebijakan telah mulai berjalan sistemasi pengayaan keluarga kian sejahtera. Seperti kita dengan di Kampar, dicanangkan program zero rumah kumuh. Program ini menampakkan bahwa komitmen kepala daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan awal pensejahteraan masyarakat.

Tidak ada lagi rumah kumuh, artinya kesejahteraan di segala bidang harus ikut meningkat. Persoalannya, apakah seluruh kepala satuan pemerintahan sepakat dengan program kerja nyata mendukung hal ini?

Walau bagaimanapun inilah terobosan. Belum daerah lain dengan segudang inisiasi dan ide cemerlang pembangunan ekonomi kerakyatannya. Ya, sebuah kultus ekonomi yang mengedepankan masyarakat. Jika jeli, tentu banyak sekali peluang program bisa ditelurkan. 

Tak heran, kini makin keras tempaan pemerintah agar menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan. Berbagai sektor ekonomi kerakyatan mulai dari kerajinan, usaha mandiri, sampai ke perdagangan mikro harusnya sudah mulai sejak lama menjadi fokus pemerintah provinsi.

Sayang, kalau ekonomi kerakyatan ini kembali menjadi tugas pemerintahan baru nantinya. Kembali menjadi visi dan misi para bakal calon kepala daerah di Riau mendatang. Pastinya, ekonomi kerakyatan menjadi komoditi primer setelah mensejahterakan masyarakat. Sayang, masih di angan, belum juga menjadi fokus keberhasilan.

Harusnya memang jika mengkritisi, sudah zamannya pemerintah mau berendah hati, beringan tangan, bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Sejak dulunya, pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan penghisap darah rakyat.

Sila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pasal 33 UUD 1945, seluruh kekayaan bumi, air, dan udara dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat, akankah hanya jadi ikon tumbal pencitraan pemerintah saja. Jika memang tidak, tidak pernah ada kata terlambat, saat ini pun bisa dilesakan lagi menjadi kebijakan serius.

Melihat Riau kini, memang sudah jauh maju. Jauh meninggalkan citra provinsi tertinggal, hanya terkuras sumber daya alamnya saja. Sudah banyak anak Riau yang kini cerdas dan menjadi pemuncak di nasional dan internasional. Namun, sekali lagi, ini persoalan kebijakan dan realisasi ke hadapan publik. Benarkah sudah pro rakyat?

Tak ayal, yang dibutuhkan Riau kini, calon pemimpin yang berasal dari masyarakat bawah, bersemangat kerakyatan dan paham benar apa keinginan rakyatnya. Tak ulah tim sukses lagi yang mengumpulkan data-data linier kemudian menjadikannya visi dan misi semata. Tak ada lagi itu. 

Jangan lagi ada yang seperti itu. Sebab, Riau kini butuh semangat, kekuatan sikap dan penampilan nyata di pembangunan kemiskinan masyarakat menjadi kekayaan semua, Riau. Siapa bilang Riau kaya? Kaya bagi sebagian yang bisa cerdas memanfaatkan. Miskin bagi masyarakat yang tak tersentuh kebijakan pencerdasan sehingga mereka bisa sejahtera.

Soal peta-memeta kemiskinan tentu pemerintah lebih paham. Titik-titik mana yang harus diselesaikan, mereka mengerti sangat. Sayang, untuk menyelesaikan simpul kemiskinan ini perlu keikutsertaan seluruh elemen publik, tak hanya pemerintah.

Nah, pemerintah sediakan saja kebijakan dan anggaran, siapkan pertanggungjawabannya, kemudian ajak serta elemen publik, kampus, pemuda, kaum adat, simpul ekonomi, perusahaan-perusahaan dengan CSR yang mengena, maka akan terhimpun kekuatan besar ekonomi pro rakyat itu. Namun, kalau seperti selama ini, masih jalan sendiri-sendiri, ya tunggu saja, alamat makin tumbuh kemiskinan di sela kekayaan yang di Riau ini. Entah kalau iya? (***)

*Panam Pekanbaru, Riau, 2012


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler
      Selasa, 17 September 2019 - 20:10:50 WIB
      Selasa, 17 September 2019 - 17:23:19 WIB
      Selasa, 17 September 2019 - 17:04:32 WIB
      Selasa, 17 September 2019 - 15:42:31 WIB
      Selasa, 17 September 2019 - 12:38:08 WIB


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus