Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pokok Pikiran

Memilih Pemimpin Ideal Bagi Masyarakat Riau

Rabu, 31 Januari 2018

Syed Agung Afandi. (Foto:Istimewa)

Oleh: Syed Agung Afandi 

Tak lama lagi, masyarakat Riau kembali 'diuji' untuk memilih pemimpin yang akan menahkodai Riau 5 tahun ke depan melalui pemilihan langsung gubernur-wakil gubernur. Untuk itu, masyarakat harus benar-benar cermat dalam menentukan siapa yang akan memimpinnya.

Secara sosial setiap manusia membutuhkan keberadaan orang lain untuk menyempurnakan kehidupannya dan secara politis mereka selalu dihadapkan pada kenyataan pentingnya suatu rencana, strategi, metode atau apapun namanya agar kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik, tertib dan tidak saling merugikan satu sama lain.

Dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung ini maka rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya sehingga idealnya akan terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan masyarakat yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif, pemerintahan lokal yang mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik serta peningkatan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis kebutuhan masyarakat setempat. 

Meski pilkda menjanjikan pemimpin yang berkualitas, namun dalam prakteknya sudah menjadi rahasia umum maraknya tindakan money politic guna mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Selain itu meski sulit diungkap, penggunaan perahu partai didasarkan pada “mahar” yang besarannya ditentukan atas dasar kesepakatan pimpinan partai dengan kandidat yang membutuhkan dukungan parpol juga sangat rawan terjadi. 

Sehingga ideologi partai dan kepentingan rakyat tergadaikan untuk sejumlah uang. Kenyataan kapitalisasi inilah yang tampaknya sangat sulit dihindarkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

Budaya politik seperti inilah yang pada ahirnya menyababkan tindakan koruptif yang dilakukan kepala daerah setelah meraih kemenangan dalam pilkada. Paparan diatas hanya segelintir dari sekian banyak patologi dalam rangkaian pagelaran pemilihan kepala daerah.  Itulah sebabnya mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung ini kemudian memicu pro dan kontra. Selain tujuannya yang sangat sulit untuk dicapai, pilkada juga menelan cost penyelenggaraan yang tidak sedikit.

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga sebenarnya tidak menegaskan keharusan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih melalui pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung hanyalah keputusan politik atas interprestasi dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 guna mensinkronkan bentuk pemilihan kepala daerah dengan bentuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

Masyarakat Riau telah belajar langsung dari pengalaman bagaimana pada ahirnya terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas hanya akan menyengasarakan masyarakat. Pemimpin yang semestinya mensejahterkan masyarakat justru bertindak sebaliknya dengan merenggut kesejahteraan dari masyarakat untuk memakmurkan diri dan kelompoknya.

Berdasarkan budaya politik Melayu, terdapat 10 sifat raja atau pemerintah yang baik, yaitu: pertama berilmu, kedua tahu membedakan baik dengan yang buruk, ketiga mampu memilih menteri dan pembantunya dengan benar, keempat baik rupa dan budi pekertinya, kelima pemurah, keenam tahu balas budi, ketujuh berani, kedelapan cukup dalam makan dan tidur, kesembilan tidak berfoya-foya, dan kesepuluh laki-laki. 

Ke sepuluh petuah ini layaknya dijakdikan pijakan bagi masyarakat Riau untuk memilih pemimpin sehingga pilkada kali ini benar-benar menghasilkan gubernur dan wakil gubernur yang berintegritas bagi bumi melayu. Dalam ungkapan adat melayu disebutkan bahwa “kalau memilih pemimpin, jangan memandang elok mukanya, tetapi pandang elok hatinya.” Ungkapan lain mengatakan “bila hendak memilih pemimpin, pilih yang mulia pekertinya.” 

Untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang ideal bukanlah persoalan yang mudah. Salah satu syaratnya adalah harus ada sosok pemimpin yang ideal, yaitu pemimpin yang benar-benar berkualitas, baik secara personal maupun manajerial. Governability berupa kapabilitas manajerial dan kapabilitas politik yang baik mutlak harus dimiliki pemimpin.

Dalam kehidupan melayu, “orang yang dituakan” atau pemimpin sangatlah penting. Pemimpin diambil dari masyarakat dengan kriteria tertentu yang dianggap layak dijadikan panutan dan dapat mensejahterakan rakyat serta memajukan negerinya. Dalam ungkapan  adat melayu dinyatakan “bila rumah tidak bertua, celaka datang bala menimpa, bila negeri tidak beraja, alamat hidup aniaya menganiaya, bila tidak ada yang dituakan, banyaklah orang yang jadi menyeman, kalau tak ada yang memimpin, naas menimpa hidup pun lenjin.” Ungkapan inilah yang mencerminkan begitu pentingnya pemimpin dalam kehidupan masyarakat melayu atau dalam ungkapan lain disebutkan, “bila negeri tidak beraja, bila kampong tidak berpenghulu, bila rumah tidak tertuan, angin lalu tempias pun lalu, tuah hilang marwahpun terbuang, hidup celaka sengketapun datang.”

Bertuahnya suatu wilyah hanya mempu tercapi melalui pemimpin yang dalam dirinya terpenuhi kecakapan untuk memimpin. Kecakapan ini bisa bersifat naluriah (given) dan bisa juga bersifat malakah irâdiyyah (by effort). Menyadari pentingnya pemimpin dalam kehidupan umat manusia, orang tua-tua melayu sangat selektif dalam memilih pemimpin yang dipandang paling mampu mengayomi, melindungi dan mensejahterakan rakyat serta memajukan negerinya. Seorang pemimpin adalah orang yang wajib memiliki kepribadian sempurna dan berusaha terus menyempurnakan dirinya. Pemimpin bukanlah sosok bertangan besi melainkan sosok yang menerima segala masukan demi kebaikan diri dan rakyatnya.

Sulitnya mencari pemimpin bagi masyarakat melayu kemudian dalam ungkapan adat dinyatakan, “bila dalam tak ada yang patut, hendak keluar mencari unut” yang diartikan apabila pada suatu kaum tidak terdapat orang yang layak dijadikan sosok pemimpin maka carilah pemimpin diluar dari kaum tersebut. 

Sulitnya mencari pemimpin ideal bagi masyarakat melayu kemudian berkonsekuensi wajibnya mentaati pemimpin selagi berada dalam koridor yang benar. Dalam ungkapan adat disebutkan “siapa mendurhakai yang dirajakannya, disalanah tempat ia binasa.” Meski demikian hal ini tidak menutup peluang bagi masyarakat untuk menyanggah dan menyingkirkan pemimpin yang zalim terhadap masyarakat dan negerinya, dimana dalam ungkapan melayu  disebut “raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah.” Artinya tugas masyarakat Riau tidak berhenti pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini saja, tetapi bertanggung jawab terhadap pilihannya dengan mengawasi jalannya pemerintahan sehingga prinsp-prinsp good governance dapat benar-benar terwujud.

Masyarakat Riau mesti mengawal guna memastikan pemimpin pilihannya mengeluarkan kebijakan yang responsif yang dibuat sebagai respon atas aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat seperti memberantas kemiskinan dan buta huruf, meningkatkan taraf hidup, menjamin kesehatan dan menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau sebagai bentuk pro poor policy sehingga pilkada yang menelan uang rakyat begitu besar ini benar-benar membawa perubahan bagi masyarakat. (***)

Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus