Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Nasional

Menaker: Kenaikan UMP Perhitungkan Kepentingan Semua Pihak

Selasa, 31 Oktober 2017

UMP yang ditetapkan Gubernur harus perhitungkan kepentingan semua pihak.(Foto: Humas Kemenaker)

JAKARTA-Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) harus memperhitungkan kepentingan semua pihak. Mulai dari kepentingan dunia usaha, pekerja dan calon pekerja. UMP juga harus predictable.

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dakhiri mengatakan, penetapan UMP 2018 merupakan kewenangan Gubernur dan harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan  tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.
        
"Datanya itu berasal dari BPS. Itulah yang saya informasikan melalui surat edaran," kata Menaker Hanif usai memberikan sambutan pada acara simposium Pendidikan Vokasi (kejuruan) sistem ganda yang berorientasi pada praktik-peluang bagi Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (31/11/2017).
          
Hanif mengatakan, aturan soal pengupahan yang tertuang dalam PP 78 sudah mempertimbangkan banyak kepentingan. Dari sisi para pekerja agar upahnya bisa naik setiap tahun. Jadi ada kepastian mengenai kenaikan upah.
          
"Kemudian kepentingan dari dunia usaha bahwa kenaikan upah itu harus predictableKarena kalau tidak predictable, tiba-tiba bisa melejit sehingga mengguncangkan dunia usaha sehingga berdampak kepada tenaga kerja juga," kata Hanif.

Selain itu, kata Menteri, peraturan pengupahan juga mempertimbangkan kepentingan calon pekerja. Mereka yang masih menganggur butuh pekerjaan. Jangan sampai yang sudah bekerja menghambat mereka yang belum bekerja, apalagi di tengah situasi ekonomi sekarang.

"Yang pasti kenaikan UMP telah memperhitungkan semua kepentingan. Kalau disuruh ngitung, pasti minta lebih. Menuntut boleh saja, tapi kita tetap mempertimbangkan banyak kepentingan, termasuk dari  dari para pekerja yang ingin agar  naik upahnya setiap tahun, “ tutur Hanif.

Seperti diketahui, dalam SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017, disebutkan bahwa Gubernur wajib menetapkan UMP tahun 2018.
          
UMP tahun 2018 ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 1 November 2017. Dalam edaran tersebut, kenaikan UMP 2018 dihitung berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan Produk Domestik Bruto) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).(andi affandi)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus