Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Politik

Mendagri Tito Bicara Pilkada Tak Langsung dengan 9 Petinggi Parpol

Kamis, 09 Januari 2020

Mendagri Tito Karnavian. (Foto:Istimewa)

JAKARTA-Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD atau pilkada tidak langsung kembali mencuat dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan petinggi sembilan partai politik pemilik kursi DPR RI. 

Pertemuan bertajuk Morning Coffee digelar tertutup di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (8/1/2019).

Hal itu diketahui saat Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengungkap isi pertemuan. Saat diminta konfirmasi awak media, Hinca membenarkan ada pembahasan evaluasi pilkada langsung dalam rapat berdurasi tiga jam itu.

"Tadi pembicaraan tadi masih secara makro, secara umum. Tapi untuk menyamakan semangat kita bagaimana sistem politik ke depan kita lebih baik lagi, lebih terdesain dengan baik," kata Hinca saat ditemui usai rapat.

Dalam rapat itu, menurut Hinca, perwakilan setiap partai mengungkapkan pandangan terkait sistem pilkada langsung dan tidak langsung. Terutama mengenai positif dan negatifnya.

Ditemui terpisah, Sekjen PKS Mustafa Kamal juga membenarkan hal itu. Mustafa menyebut, Tito sempat memaparkan hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan beberapa lembaga terkait evaluasi pilkada langsung.

"Tadi beliau menyampaikan riset yang dilakukan oleh LIPI dan kita minta bahan-bahannya untuk kita pelajari lebih lanjutlah ya. Saya kira masukan dari lembaga seperti LIPI punya integritas, punya kapasitas, untuk berbicara tentang demokrasi Indonesia lebih baik ke depan, kita patut membacanya juga," tuturnya.

Meski begitu, Mustafa mengklaim belum ada kesepakatan di antara Tito dan para perwakilan partai terkait sistem pilkada langsung. Mustafa bilang pembicaraan santai di rapat tadi akan dibahas secara resmi di Komisi II DPR RI.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan evaluasi sistem pilkada langsung memang menjadi bagian dalam pertemuan. Namun, dalam rapat, hanya dipaparkan sikap setiap partai, tak ada keputusan sama sekali. "Enggak ada masalah, ini kan dialog, enggak keputusan," ucap Bahtiar.

Wacana evaluasi pilkada langsung digulirkan oleh Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu. Tito menilai pemilu langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.

Di depan Komisi II DPR RI, Mantan Kapolri itu menyebut setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya sekitar Rp12 miliar.

Tito lantas berencana mengajak sejumlah pihak untuk menggelar penelitian terhadap pilkada langsung. Kemendagri akan menggunakan penelitian untuk memperbaiki sistem pilkada di Indonesia.

Tak berselang lama, kepolisian di beberapa daerah menggelar diskusi tentang evaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Berdasarkan informasi yang didapatkan CNNIndonesia.com, diskusi digelar di Sumatera Utara dan Jawa Timur di hari yang sama, yaitu Senin, 4 November 2019. Acara difasilitasi oleh Polda Sumut dan Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera menyebut, hasil diskusi akan dijadikan acuan kebijakan Polda Jatim. Selain itu, hasil riset tersebut akan diserahkan ke pemerintah secara internal. Frans mengklaim diskusi berisi informasi intelijen kepolisian.

"Tidak (terbuka untuk publik) dong karena di situ ada yang namanya target operasi, hasil daripada laporan intelijen yang tidak boleh diketahui publik kan. Internal kita untuk menguatkan," kata Frans, Rabu kemarin. (*)



 
Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: CNNIndonesia


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus