Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Meski Ditahan, 7 Anggota Dewan Riau Tetap Terima Gaji

Sabtu, 11 Mei 2013


PEKANBARU-Sekretaris DPRD Riau, Zulkarnain Kadir mengungkapkan, tujuh orang anggota DPRD Riau yang menjadi tersangka kasus suap PON XVIII sampai sekarang masih memperoleh sejumlah fasilitas, termasuk kendaraan dinas dan gaji setiap bulan senilai Rp19 juta.

Ketujuh anggota dewan tersebut adalah Adrian Ali dari Partai Amanat Nasional, Abu Bakar Siddik dan Zulfan Heri dari Partai Golkar, kemudian Syarif Hidayat dan Mohammad Roem Zein dari Partai Persatuan Pembangunan, Tengku Muazza dari Partai Demokrat dan Turoechman Asy'ari dari PDI-Perjuangan.

"Benar. Sejak ketujuh anggota dewan tersebut ditahan sampai ditetapkan sebagai tersangka, mereka masih menerima gaji. Begitupun mobil dinas untuk operasional yang dipinjampakaikan masih belum ditarik. Karena sampai sekarang, mereka masih berstatus sebagai anggota DPRD Riau," kata Zulkarnain Kadir, Jumat (10/5).

Dikatakan, ketujuh anggota DPRD Riau memang masih menerima gaji dan sejumlah fasilitas, karena surat keputusan pemberhentian mereka belum ada dan status mereka masih sebagai DPRD Riau. "SK-nya masih tercatat sebagai anggota DPRD Riau. Jadi untuk haknya masih tetap ada. Cuma saja, tidak seluruhnya diterima dari item yang diperuntukan untuk anggota DPRD Riau," tukasnya.

Menurut Zulkadir, terhitung Februari 2013 lalu, tujuh Anggota DPRD Riau sudah ditahan KPK dan sejak itu mereka hanya mendapat gaji pokok Rp19 juta. Kalau untuk tunjangan-tunjangan sudah tidak diberlakukan lagi pada anggota DPRD Riau tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuanya yang berlaku.

"Selagi belum ada SK pemberhentian terhadap ketujuh anggota DPRD Riau. Haknya sebagai anggota DPRD Riau masih tetap diterima. Kalau dulu, ketujuh anggota DPRD Riau itu berhak menerima 11 item yang menjadi haknya. Tetapi, terhitung Februari mereka hanya menerima tiga item dengan total mencapai Rp19 juta," katanya.

Sebelumnya, Selasa (15/1) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan tujuh anggota DPRD Riau non aktif yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue PON Riau 2012.

"Mereka dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 Ayat 2, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP," kata juru bicara KPK, Johan Budi usai penangkapan ketujuh legislator Riau tersebut.

Penetapan ketujuh anggota dewan Riau sebagai tersangka setelah KPK melakukan pengembangan kasus suap PON yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin, anggota DPRD Riau, Faisal Aswan dan M Dunir, Manajer ADM PT Pembangunan Perumahan, Rahmat Syahputra, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Eka Dharma Putra serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Riau beberapa waktu lalu, Rahmat dan Eka divonis dua tahun enam bulan penjara, sedangkan Faisal Aswan dan M Dunir divonis empat tahun penjara. (rip)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus