Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Hukum

Miras Ilegal di Batam, Bareskrim Polri Tangkap Direktur PT Trimaco Sukses Mandiri

Sabtu, 11 November 2017

PT Trimaco Sukses Mandiri diduga menjadi importir miras ilegal. (Foto:Ilustrasi)

JAKARTA-Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri menangkap Direktur PT Trimaco Sukses Mandiri berinisial DN. Penangkapan dilakukan terkait kasus importir penyelundup minuman keras (miras) ilegal di Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengungkapkan, penangkapan ini merupakan pengembangan dari ditangkapnya tiga orang tersangka dalam kasus tersebut. "Bareskrim Polri tanggal 10 November 2017 melakukan penangkapan terhadap DN yang merupakan Direktur PT Trimaco Sukses Mandiri," kata Agung dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (11/11/2017).

Polisi dalam kasus ini telah menangkap tiga orang, yakni BH alias KWK, F dan S karena memasukkan miras berbagai merek tanpa dilengkapi dengan dokumen atau tidak memiliki izin edar dalam mendistribusikan minuman beralkohol di Indonesia. Miras itu sendiri berasal dari Malaysia dan Singapura.

Agung memaparkan, tersangka DN merupakan jaringan tersangka KWK dalam menyelundupkan minuman tersebut. Kata Agung, DN telah melakukan aktifitas usaha sejak tahun 2006. "Tersangka memasukkan minuman berbagai golongan dari Singapura menuju Indonesia melalui Batam, dan diduga tersangka tidak memiliki izin edar dari BPOM dalam melakukan aktifitas perdagangan Minol di Indonesia," urai Agung.

Dalam penangkapan itu, penyidik berhasil menyita barang bukti sebanyak 7.315 botol miras gol B dan C. Dalam hal ini, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan baik saksi maupun ahli dari Kemendag, BPOM, Bea Cukai, BP Batam dan Ahli Hukum Pidana serta melakukan penyitaan terhadap dokumen. "Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim," ucap Agung dikutip fokusriau.com dari laman okezone.

Atas perbuatannya, DN dijerat Pasal 142 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang pangan dan/atau pasal 8 ayat (1) huruf a jo pasal 62 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan/atau pasal 204 KUHP. (indra h piliang)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus