Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Politik

MK Putuskan Pasal Eks Koruptor, Parpol Harus Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Rabu, 11 Desember 2019

Ilustrasi. (Foto:Istimewa)

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana, sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019). 

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 

Karena MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu. 

Pertama, seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. 

Selanjutnya, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi. Terakhir, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang. 

Terhadap putusan MK tersebut, Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko memberikan apresiasi.

Dengan putusan tersebut, menurut Dadang, mantan terpidana korupsi baru bisa mencalonkan diri lima tahun setelah bebas. “Putusan ini menjadi tonggak penting dan langkah maju dalam konteks pembenahan integritas politik Indonesia," kata Dadang, Rabu (11/12/2019). 

Ditambahkan, putusan ini menjadi pesan penting bagi partai politik untuk memilih dan mempromosikan kandidat kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas. “Partai harusnya juga memiliki kebijakan, mekanisme atau aturan internal yang lebih ketat lagi, yaitu memastikan politisi korup mantan napi tidak akan didukung untuk menduduki jabatan publik,” tukasnya. (*) 
 

 
 
Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Kompas.com


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus