Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pokok Pikiran

Ongkos Politik Mahal, Pilgubri 2018 (Bakal) Tanpa Calon Perseorangan!

Minggu, 26 November 2017

Boy Surya Hamta. (Foto:FokusRiau.Com)

Oleh: Boy Surya Hamta*

HARI ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menutup pendaftaran calon perseorangan untuk Pilgubri 2018. Sejak dibuka tanggal 22 November lalu, sampai sekarang belum ada satu pasangan pun yang berani mendaftar sebagai calon. Besar kemungkinan, sampai penutupan pukul 24.00 Wib nanti, Pilgubri akan bebas dari calon perseorangan. 

Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Adakah hubungannya dengan mahalnya ongkos politik yang harus disiapkan setiap pasangan calon?

Mengutip ungkapan 'Tidak ada makan siang yang gratis' sepertinya menjadi bagian dari keengganan orang untuk bertarung menggunakan jalur perseorangan. Sebab demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia saat ini tidak terlepas dari ongkos (cost) politik.  

Diawali dengan menjaring pemilih. Setiap kandidat harus membangun perangkat suksesi, seperti relawan, simpatisan dan group-group pemenangan yang terstruktur mulai tingkat kabupaten sampai pedesaan, bahkan tempat pemungutan suara (TPS).

Hal ini jelas memiliki konsekwensi ongkos untuk membiayainya. Setiap calon mau tidak mau akan membutuhkan ongkos, meski negara telah memberikan subsidi untuk kebutuhan tertentu, seperti alat peraga yang dicetak sesuai item yang telah disediakan.

Negara memang telah memberikan ongkos di beberapa item, untuk menghindari penggunaan dana dalam menjaring pemilih. Namun kenyataannya, banyak kasus kecurangan muncul akibat penggunaan dana yang tidak seimbang antara calon. Bila seorang calon memiliki modal pas-pasan, tetapi memiliki visi-misi program, rekam jejak dan segudang prestasi berpotensi dikalahkan calon lain yang tak memiliki program jelas atau rekam jejak buruk. Tetapi memiliki dana tidak berbatas.

Inilah politik 'Zaman Now' yang tak bisa dihindari. Berhitung sederhana saja untuk calon yang memilih jalur perseorangan. Dimana seorang calon membutuhkan biaya untuk saksi di setiap TPS. Mengacu kepada data KPU Riau pada Pilkada serentak 2013 lalu, dengan jumlah pemilih 4.000.459 orang menempatikan 11.669 TPS.

Data tersebut tidak jauh berbeda dengan Pilgubri 2018. Dimana total pemilih yang didata sebanyak 3.919.048 pemilih. Karena jumlahnya berkisar antara 2-6 juta, maka sesuai Undang-undang harus dikalikan 8,5 persen. Sehingga jumkah dukungan yang harus diraih setiap calon perseorangan adalah 333.119 dengan jumlah TPS yang tak jauh berbeda.

Kita tahu, setiap TPS harus dijaga oleh minimal dua saksi dari calon. Bila saja setiap calon harus menggelontorkan biaya Rp200.000 untuk satu saksi, maka setiap TPS yang ada harus menyediakan dana Rp400.000. Bisa dibayangkan, berapa biaya untuk 11.669 TPS?

Setidaknya setiap calon harus menggelontorkan dana Rp4.667.600.000 hanya untuk saksi di TPS. Lalu bagaimana biaya sosialisasi ke 12 kabupaten/kota yang ada di Riau? Biaya operasional relawan dan biaya lainnya yang tak bisa dihindari guna meraih simpatik dan masyarakat dengan sukarela menyerahkan KTP sebagai bentuk dukungannya kepada pasangan calon minimal 333.119 dukungan.

Pernyataan lain, di zaman now ini masihkan ada makan siang yang gratis? 
Bila tidak. Artinya, bila untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk KTP setiap orang membutuhkan biaya Rp50.000, maka dengan jumlah dukungan minimal 333.119 tentu harus menggelontorkan dana Rp16.655.950.000. Itupun kalau semua dukungan dinyatakan sah oleh KPU setelah dilakukan verifikasi faktual. Bila tidak?

Dengan demikian, setidaknya dari dua item itu saja, yakni petugas TPS dan dukungan KTP, setiap calon harus menggelontorkan dana sekitar Rp20 miliar lebih. Artinya, bila ditambahkan dengan dana operasional relawan dan operasional sepanjang masa penjaringan setidaknya setiap calon perseorangan membutuhkan dana sekitar Rp80 miliar.

Woww... ongkos yang cukup fantastis untuk maju sebagai calon di jalur perseorangan. Dengan demikian, wajar saja kalau banyak orang yang mungkin berminat maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Riau akhirnya mengurungkan niatnya. Ini juga yang akhirnya membuat Pilgubri 2018 mendatang kemungkinan besar tanpa keberadaan calon perseorangan. (***)

*Pemimpin Umum/Perusahaan FokusRiau.Com


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus