Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Hukum

Operasional Diduga Ilegal, PT RPJ Malah Tak Hadir Saat Diundang Hearing DPRD Inhu

Senin, 05 Maret 2018

Hearing Komisi II DPRD Inhu dengan instansi terkait. (Foto: Obrin/FokusRiau.Com)

INDRAGIRI HULU-Manajemen PT Runggu Prima Jaya (RPJ) tak mau menghadiri undangan rapat dengar pendapat (hearing) dengan DPRD Indragiri Hulu, Senin (5/3/2018). Pemanggilan tersebut untuk mengetahui kebenaran atau indikasi operasional perusahaan yang diduga ilegal.

Ketua Komisi II DPRD Inhu Nopriadi kepada wartawan usai memimpin hearing menyebutkan, sejauh ini diketahui perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Batang Pranap dan Batang Pranap, bukanlah PT RPJ, tetapi PT Mulia Agro Lestrai (MAL). Perusahaan itupun juga tidak ada mengantongi izin usaha perkebunan.

Dikatakan, manajemen PT Runggu Prima Jaya telah diundang hadir mengikuti hearing untuk mengetahui perusahaan yang disebut sudah menjadi koperasi tani sawit Mulia Lestari tersebut. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar atas legalitas perusahaan tersebut.

Nopriadi menyebut, pemerintah sangat mendukung investor menanamkan investasi di Inhu untuk mensejahterakan masyarakat, asalkan investor tersebut jelas dan mengikuti aturan yang ada.

"Hearing ditunda karena pihak perusahaan tidak hadir. Kepala Desa Pesajian serta Dinas Pertanian dan Perikanan Inhu dan instansi lainnya hadir. Kita akan gelar hearing lagi Senin depan," papar Nopriadi.

Dia berharap, seluruh instansi terkait dapat  hadir untuk mencari solusi, yakni dengan tujuan agar masyarakat dan negara tidak dirugikan, apalagi perusahaan tersebut yang mengatasnamakan PT MAL dan saat ini sudah beralih pula dengan mengatasnamakan koperasi.

Sementara itu, Kabag Pertanahan Setdakab Inhu Fachrurazi mengatakan, di Batang Peranap tidak ada yang namanya perusahaan perkebunan kepala sawit PT Runggu, namun yang ada adalah PT Mulia Agro Lestari (MAL) di Desa Pauranap Kecamatan Pranap, sebagaimana permohonan izin lokasi perusahaan PT MAL tahun 2011 silam.

Permohonan izin lokasi perusahaan PT MAL seluas 500 hektare tersebut ditolak oleh Bupati Inhu  setelah hasil pertimbangn teknis dari BPN Inhu. Pasalnya, areal lahan itu berada di kawasan hutan dan versi Dinas Kehutanan Inhu di kawasan hutan lindung.

Camat Batang Peranap Watno mengatakan, setelah dijajaki di lapangan, dia mengakui juga bahwa bukan PT Runggu Prima Jaya, tapi  Koperasi tani sawit Mulia Lestari. Atas informasi di lapangan, PT Runggu itu dulu memakai alatnya saja. (obrin)


Berita terkait :

    Terkini
    Terpopuler



     
    situs portal berita riau
    fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus