Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Ekonomi

Pemerintah tak Punya Kebijakan Stabilkan Harga Bahan Pokok

Senin, 23 Juli 2012


JAKARTA-Pemerintah dinilai belum memiliki kebijakan jelas, dalam meredam kenaikan harga bahan pokok setiap menghadapi Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Persoalan yang terjadi setiap tahun itu, selalu dihadapi dengan langkah terbilang minim dan konvensional. 

Demikian penilaian pengamat ekonomi UGM, Sri Adiningsih, Minggu (22/7). "Karena itu, selalu dijadikan alasan harga naik karena permintaan naik. Ini bukti pemerintah tidak melakukan apa-apa, tidak membuat kebijakan yang jelas," ujarnya. 

Dikatakan, pemerintah harusnya bisa mengantisipasi kenaikan harga karena setiap tahun pasti terjadi. Mereka, misalnya mengatur permintaan dan penawaran. "Kalau sudah disiapkan dan diatur dengan baik, lonjakan harga yang tajam tidak akan terjadi. Jadi ini semua karena ada kelemahan dalam pengelolaan pasar," paparnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria menyebutkan, peran pemerintah selama ini memang belum maksimal dalam menstabilkan harga bahan pangan di pasar. Pemerintah, cenderung mencari alasan-alasan seperti meningkatnya permintaan, cuaca buruk, hingga kendala distribusi. "Padahal kondisi yang sama selalu berulang tiap tahun. Artinya peran pemerintah masih sangat minim, hanya lewat operasi pasar dan pasar murah," tukasnya. 

Padahal, pemerintah memiliki instrumen untuk menjaga harga kebutuhan masyarakat tetap terjangkau. Kalau tidak ada solusi bagi rutinitas tahunan itu, pemerintah telah kalah dari pasar. Sri dan Sofyano berpendapat, kenaikan harga kebutuhan pokok lebih banyak disebabkan buruknya tata niaga, panjangnya mata rantai perdagangan, dan bobroknya infrastruktur distribusi. 

Operasi Pasar 
Di sisi lain, dalam menghadapi kenaikan harga pangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Gunaryo menyebutkan, pihaknya tidak bisa mengintervensi pasar. Kebijakan yang dilakukan ialah operasi pasar untuk jenis bahan makanan tertentu. 

Dijelaskan, operasi pasar hanya bisa dilakukan untuk komoditas seperti beras, gula dan minyak goreng. Untuk daging, bawang merah, cabai dan telur, pemerintah kemudian menggelar pasar murah. "Sebenarnya, kami ingin semua komoditas diintervensi seperti operasi pasar, tetapi untuk itu biayanya sangat besar," katanya. 

Menurut Gunaryo, operasi pasar relatif tepat sasaran. Berbagai negara, lanjutnya, juga menerapkan operasi pasar lantaran risikonya kecil. Kendati demikian, pihaknya mendukung apabila ada instrumen yang berfungsi untuk mengendalikan harga pasar. "Saya mendukung apabila Bulog bertindak seperti dulu, sebagai stabilisator harga pangan sehingga dalam hal distribusi memperkecil adanya spekulan," tukasnya. 

Menteri Pertanian, Suswono mengatakan, Bulog sebaiknya dikembalikan kepada fungsinya sebagai stabilisator harga sembilan bahan pokok (sembako). "Kalau diperankan lagi dengan optimal, tidak akan terjadi gejolak seperti ini," katanya. Untuk mengendalikan kenaikan harga sembako, beberapa pemerintah daerah melakukan operasi pasar. Di antaranya Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Malang, dan Surabaya, Jawa Timur. (mic)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus