Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Metro Pekanbaru

Pemko Pekanbaru dan PLN Sepakat Bayarkan Tagihan Lampu Jalan Rp25 Miliar

Jumat, 29 Juni 2018

Pemko sepakati pembayaran tagihan PJU Rp25 miliar. (Foto:JIBI)

PEKANBARU-Pemerintah Kota Pekanbaru dan PT PLN Area Pekanbaru menyepakati nilai tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menjadi polemik senilai Rp 25 miliar. Tagihan tersebut akan dibayarkan kepada PLN Wilayah Pekanbaru.

Kesepakatan tersebut diperoleh setelah dimediasi Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Suripto Irianto, Kamis (28/6/2018) di Kantor Kejari. Mediasi dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Elsabrina, Plt Kadishub Kendi Harahap, Plt Kadis Kominfo dan Persandian dan statistik Firmansyah Eka Saputra dan Kabag Ekonomi Masirba Sulaiman.

Kesepakatan ini tidak gampang ditempuh, kedua belah pihak harus melalui ptoses mediasi setidaknya selama sembilan jam. Mediasi dimulai pada pukul 10:00 WIB dan berakhir sekitar Pujuk 19:00 WIB.

Ke dua pihak masing-masing terlebih dulu memaparkan perhitungan mereka, sebelum akhirnya dilakukan proses musyawarah yang dipimpin Kajari. "Setelah dilakukan pemaparan dari masing-masing pihak. Pemko pekanbaru setuju melakukan pembayaran atas tagihan rekening listrik atas PJU dan traffic light yang ditagihkan PLN ke Pemko Pekanbaru. (Nominal) yang dibayarkan Rp 25 Miliar," ungkap Kajari wartawan usai mediasi.

Jumlah ini lebih sedikit bila dibandingkan tagihan semula yang dihitung PLN senilai Rp37 miliar untuk tagihan selama tiga bulan. Sementara Pemko sedianya mengaku hanya memiliki tagihan Rp 12 Miliar. 

Selanjutnya kedua pihak sepakat atas jumlah yang disepakati itu dilakukan audit oleh BPK atau BPKP. Audit diperlukan guna mendapatkan angka oasti atas tagihan PJU Pemko Pekanbaru. Jika nilainya kurang dari Rp 25 miliar atau terdapat kelebihan bayar, maka akan dilakukan pengembalian kelebihan bayar PLN Pekanbaru.

Selanjutnya jika terjadi kurang bayar atau jumlah tagihan melebihi dari kesempatan Rp 25 Miliar, maka Pemko akan melakukan pelunasan ke PLN usai pengesahan APBD Perubahan. "Data dasar tagihan akan dilakukan audit oleh instansi berwenang, BPK atau BPKP nanti.

Apabila hasil audit terdapat kelebihan bayar maka PLN akan mengembalikan kelebihan bayar itu, demikian sebaliknya apabila terdapat kurang bayar, PLN setuju pembayaran akan dilakukan setelah APBD Perubahan 2018 dilakukan," lanjutnya.

Suripto juga mengungkapkan poin kesepakatan ketiga antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini terkait transparansi. Akan dilakukan audit atas pembayaran dan data penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) serta data pelanggan yang membayarkan PPJ mereka.

Selain itu juga akan dilakukan penertiban terhadap titik penerangan jalan umum yang dilakukan masyarakat tanpa izin atau persetujuan Pemko, dan penertiban penggunaan lampu melebihi kapasitas yang telah disepakati. "Penertiban akan dilakukan oleh tim yang dibentuk bersama Pemko dan PLN area Pekanbaru," tukasnya.

Penertiban dilakukan untuk mendukung pelaksanaan penggunaan energi listrik yang hemat dan efisien. (*)




Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Tribunpekanbaru


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus