Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Ekonomi

Pengelolaan PBB-P2 Dialihkan, Proyeksi PAD Meningkat

Senin, 29 April 2013


DUMAI-Wakil Walikota, Agus Widayat mengatakan, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Pemerintah Kota Dumai akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pengeluaran pada masa datang.

“Dengan dialihkannya pemungutan PBB-P2 ke daerah, proyeksi penerimaan daerah melalui sektor PBB tahun 2013 akan meningkat,” kata Agus Widayat, Senin (29/4) usai melaunching pengelolaan PBB-P2 melalui Dispenda Kota Dumai.

Selain launching PBB-P2 juga dilakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) antara Pemko Dumai dengan Bank RiauKepri, terkait pembayaran PBB-P2. Sebelumya pajak ini dikelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai dan berpotensi menambah pendapatan asli daerah bagi Dumai sebanyak Rp45 miliar dengan 67.000 wajib pajak.

Dikatakan, pelimpahan pemungutan PBB-P2 dari KPP Pratama ke Pemko Dumai merupakan tonggak sejarah, karena berkontribusi besar dalam pemasukan keuangan daerah. Karena PBB-P2 sudah menjadi hak kelola Pemko, hendaknya Dinas Pendapatan Daerah mempersiapkan sumber daya manusia operator yang terampil dan berpengetahuan tentang pelaksanaan teknis pemungutan.

“Selain itu, pelayanan harus lebih ditingkatkan kepada masyarakat wajib pajak agar potensi penerimaan keuangan daerah dapat dimaksimalkan. Kita berbahagia, karena pemerintah pusat mempercayai Dumai mengelola sendiri objek pajaknya,” kata Agus. Dengan penambahan pemasukan Kota Dumai, tentunya akan meningkatkan pula pembangunan juga kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran.

Sementara Kepala KPP Pratama Dumai, Freedy H Sianipar menjelaskan, pemungutan PBB- P2 tahun 2012 lalu tercatat Rp34,7 miliar dengan rincian, pungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan setahun Rp2,4 miliar dan perkotaan sebanyak Rp32,3 miliar. Kemudian dari pengelolaan pajak tersebut, Pemko Dumai menerima dana pembagian hasil tahun 2012 sebanyak Rp15 miliar.

Dijelaskan, pengelolaan PBB-P2 Pemko Dumai juga mendapat dukungan pendanaan pemerintah pusat, yaitu dana insentif sebesar Rp2,6 miliar untuk persiapan pelayanan ke masyarakat wajib pajak. "Untuk persiapan pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 ini, kami siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar potensi besar penerimaan keuangan dapat diraih dan menyukseskan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah,” tukasnya.

Kepala Dispenda Dumai, Hamdan Kamal mengatakan, sebelum mengelola PBB-P2 tahun 2012, pihaknya sudah mempersiapkan diri dengan Peraturan Daerah yang disetujui Juli 2012. Selanjutnya keluar Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan. Disamping peraturan, juga siapkan personil dengan diberikannya Bimtek baik dilaksanakan provinsi, Departemen Dalam Negeri dan keuangan.

Terkait target PAD dari PBB-P2, Kadispenda Kota Dumai ini mengatakan, untuk tahun 2013 pihaknya belum berani menargetkan besarnya berapa, mengingat pengelolaan PBB-P2 ini masih dalam transisi. “Tahun 2012 lalu, PAD PBB-P2 ini mencapai Rp15 miliar. Untuk tahun ini, ditargetkan Rp19 miliar,” kata Hamdan. (dik)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus