Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Pengelolaan Pensiun PNS Sangat Konvensional

Senin, 27 Agustus 2012


JAKARTA-Pemerintah didesak untuk segera merestrukturisasi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan pembayaran pensiun dalam rangka mengelola APBN agar tidak menggunakan cara konvensional. Dengan demikian, beban belanja pegawai pada masa datang tidak akan menuai masalah.

Ahli Ekonomi, Yanuar Rizky di Jakarta, Minggu (26/8) menilai, cara yang digunakan untuk membayar pensiun saat ini berpotensi menimbulkan masalah. "Pemerintah mengelola APBN sangat konvensional, tidak ada asuransi untuk dana pensiun. Dana langsung dibayarkan ke penerima. Itu bisa jadi masalah ke depan, bayar kantong kiri kantong kanan," kata Yanuar.

Cara yang tepat mengelola pensiun PNS, menurut Yanuar, dengan menyelaraskan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Pemerintah dapat memberi komitmen premi pada penyelenggara layanan pengelolaan dana pensiun masyarakat. Jadi, anggaran APBN tidak digunakan untuk membayar langsung, tapi dikelola BUMN.

BUMN harus mengelola sepaket dengan sistem kesehatan dan jaminan sosial lain. Dana yang dikelolapun tak hanya dana pensiun PNS, tapi seluruh masyarakat. Premi yang dibayarkan pemerintah adalah premi untuk PNS dan masyarakat yang dianggap tidak mampu. Pihak swasta dan pekerja informal yang mampu harus membayar premi sendiri.

Sistem pooling fund tersebut akan membuat dana yang dikelola semakin fleksibel. Dengan demikian, BUMN pengelola dana pensiun bisa tumbuh besar.

"Selain bicara itu, kita harus bicara efisiensi. Jumlah PNS harus dikurangi dengan metode tertentu. Karena akan berat kalau semua PNS preminya ditanggung pemerintah. Lebih baik direstrukturisasi, mereka yang pensiunnya tinggal sebulan dan tinggal setahun, misalnya, ditawari golden shakehand. Itu juga kalau PNS-nya mau," papar Yanuar.

Di sisi lain, PNS harus punya perwakilan untuk diajak bicara. Menurut Yanuar, sebaiknya PNS berserikat agar bisa bernegosiasi dengan pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah. "Bisa Korpri (Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia), bisa yang lain apa saja," katanya. (mic)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus