Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Metro Pekanbaru

Pertanyakan Kebijakan Walikota Soal TPP, DPRD Pekanbaru Akan Gunakan Hak Interpelasi

Kamis, 04 April 2019

Para guru menggelar aksi demonstrasi. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-DPRD Kota Pekanbaru berencana menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan tentang Peraturan Walikota Pekanbaru No. 7 tahun 2019, tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pejabat, PNS dan CPNS di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Angggota dewan menilai, sejauh ini belum ada upaya Walikota DR Firdaus MT merangkul para guru sertifikasi tersebut. Para guru sertifikasi sampai sekarang masih menuntut agar Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) bagi guru sertifikasi dibayarkan.

"Kalau tidak ada tanggapan dari walikota, kami akan gunakan hak interpelasi," kata Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz usai rapat dengar pendapat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru, Kamis (4/4/2019).

Dia menyebut, dewan sudah mengundang walikota secara kelembagaan untuk membahas persoalan tersebut. Namun Firdaus tidak hadir. Zulfan menegaskan, pemerintah kota belum serius menanggapi tuntutan dari para guru sertifikasi.

Sebab, walikota bisa mengundang para guru untuk bertemu. "Rangkul para guru, jangan dibiarkan begitu saja," ujarnya.

Sementara itu, para guru mengancam akan menggelar aksi lanjutan. Para guru bakal kembali turun ke jalan karena tuntutan terkait TPP belum kunjung ada solusi. Aksi tersebut bisa saja berdampak kepada para siswa yang bakal menjalani Ujian Nasional (UN) tingkat SMP tahun 2019. "Saya juga dengar agar akomodir tuntutan guru. Jangan main-main dalam menanganinya," tukasnya. (*)




Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Tribunpekanbaru


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus