Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pemkab Inhil

Pj Bupati Inhil Rudiyanto dan Sekdakab Said Syarifuddin Ikuti Rakor Bersama KPK

Rabu, 14 Maret 2018

Pj Bupati Rudiyanto (tengah) bersama Sekdakab mengikuti rakor bersama KPK. (Foto:Diskominfo/FokusRia

INDRAGIRI HILIR-Sejumlah pejabat Pemkab Inhil mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Pekanbaru, Selasa (13/3/2018).

Rakor membahas beberapa poin, di antaranya tentang monitoring dan evaluasi penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2017 dan 2018. "Jadi Rakor itu salah satu tujuannya untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2017 silam," tukas Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil Said Syarifuddin.

Untuk penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2017, menurut Sekda, Pemkab Inhil berada pada peringkat 5 dari 12 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau, termasuk Pemprov Riau.

"Dengan penilaian di beberapa sektor strategis, Inhil mendapat angka 81 dari total nilai sempurna 100. Yang tertinggi jatuh pada Kabupaten Kampar dengan nilai 98," ungkap Sekda kepada media.

Pencapaian Pemkab Inhil tersebut, diakui Sekda, memang belum maksimal. Sebab masih terdapat beberapa kriteria penilaian dalam sektor tertentu yang belum terpenuhi, seperti e-planning dan e-budgeting yang belum sesuai dengan informasi barang.

Dalam rakor, KPK selaku lembaga negara melakukan sosialisasi kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta Provinsi Riau ihwal penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2018.

"Sosialisasi dilakukan karena ada penambahan empat sektor lainnya dalam rencana aksi pemberantasan korupsi ahun 2018 ini, yakni pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan perikanan," ujar Sekda.

Dikatakan, usai rakor bersama KPK Pemkab Inhil akan segera melakukan penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2018 dengan tambahan empat sektor tersebut. "Kita akan langsung tindaklanjuti secara bertahap. Sebab, rencana aksi ini biasanya diimplementasikan secara bertahap tiap-tiap kwartal dalam periode satu tahun, menyasar tujuan per triwulan," urainya.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau Wan Tamrin mengimbau seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Riau dan kepala daerah di Riau dapat mengikuti rakor bersama KPK secara seksama.

Dia juga meminta agar jajarannya dan seluruh kepala daerah untuk senantiasa menjaga integritas, kedisplinan serta kejujuran dalam menjalankan tugas. "Tujuannya jelas untuk mewujudkan Riau menjadi daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Nanti bagaimana kedepannya saja lagi, tim koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) akan memberikan arahan dan pendampingan," tukasnya. (adv/diskominfo)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus