Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Pendidikan

Potret Buram Pendidikan Tanah Air, Ada Sekolah Berlantai Tanah di Kampar

Jumat, 14 Juli 2017

Banyak sekolah yang masih jauh dari kesan layak. (Foto:Ilustrasi)

BANGKINANG-Kabupaten Kampar ternyata masih memiliki banyak sekolah dengan kondisi bangunan memprihatinkan. Sekolah tersebut berada di pelosok daerah dan jauh dari pusat pemerintahan. Inilah bagian dari potret buram pendidikan di Tanah Air.

Terhadap kondisi tersebut, Anggota DPRD Kampar Hanafiah mengatakan, sekolah dasar yang berada di pelosok daerah sejauh ini masih kurang mendapatkan perhatian Pemkab Kampar. "Sekolah yang sudah memenuhi syarat, baik infrastrukturnya maupun tenaga pendidiknya, kebanyakan hanya berada di perkotaan. Sedangkan sekolah yang di pinggiran masih jauh dari standar. Bahkan belum memadai sedikitpun," ujar Hanafiah, Rabu lalu.

Dicontohkan, seperti di kawasan Kecamatan Tapung. Dari catatan Hanafiah, ada beberapa sekolah yang masih jauh dari kata layak, terutama dari segi bangunan. Bahkan ada sekolah yang dibangun dengan swadaya masyarakat. "Contohnya SDN 026 Desa Danau Lancang di Kecamatan Tapung Hulu. Kemudian SDN 031, SDN 032 dan SDN 030. Di sini, masih ada bangunan sekolah yang atapnya daun. Dindingnya kayu. Bahkan, siswa belajar dengan lantai tanah," katanya. 

Di SDN 026, menurut Hanafiah, memang sudah ada dibangun 6 ruangan belajar tahun 2003. Namun ruangan itu belum bisa menampung murid yang ada. Karena itu, wali murid mengambil inisiatif untuk membangun ruang belajar semi permanen. "Dari pada anak putus sekolah, maka bangunan sekolah dibangun swadaya masyarakat. Kalau sekolah di tempat lain, jalannya terlalu jauh,’’ tuturnya dikutip fokusriau.com dari riaupos.

Tidak hanya di sana, sekolah lainnya di pelosok Kampar juga masih memprihatinkan. Seperti di Kecamatan Kampar Kiri dan kecamatan lainnya yang jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu yang tidak terperhatikan oleh pemerintah adalah tenaga pendidiknya. Di mana, guru yang mengajar di sekolah itu, mayoritas adalah tenaga honor. Yang PNS hanya kepala sekolahnya saja.

Sementara di wilayah pusat pemerintahan, hampir semua guru yang PNS. Sehingga dia menilai, tidak adanya pemerataan guru PNS yang mengajar di Kampar ini. "Sementara, kami inginkan pendidikan yang baik. Kalau begini, akan sulit terwujud. Kami juga pernah sampaikan dalam pembahasan di DPRD. Tapi realisasinya belum maksimal," tukasnya.

Diharapkan, bupati bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut. "Pegawai yang menumpuk tolonglah dilakukan pemerataan. Jangan hanya di kota saja," tegasnya. (zulfiar trisananda)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus