Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Nasional

PPATK Temukan 1.119 Transaksi Mencurigakan, Bawaslu Ancam Diskualifikasi Peserta Pilkada

Selasa, 13 Maret 2018

Ketua Bawaslu Abhan. (Foto:Kompas.Com)

JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan segera menindak tegas peserta Pilkada serentak 2018 yang menggunakan aliran dana gelap. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Abhan setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 1.119 transaksi mencurigakan terkait dengan kepentingan pilkada. 

"Kalau itu digunakan dan memang terbukti, bisa kena sanksi diskualifikasi," kata Abhan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018). 

Bawaslu mengaku belum mendapatkan laporan terkait temuan PPATK. Namun menurut Abhan, nantinya temuan tersebut akan dijadikan data oleh Bawaslu untuk mengecek laporan penerimaan dan pengeluaran akhir dana kampanye. Bawaslu akan melakukan kroscek apakah ada sumbangan dana kampanye yang bersumber dari aliran dana tidak jelas kepada peserta Pilkada serentak 2018 di 171 daerah di Indonesia. 

Saat ini, penelitian terhadap dana kampanye peserta Pilkada terus dilakukan. Ada tiga tahapan yakni laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye dan laporan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye. Pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran penggunaan dana kampanye oleh peserta pilkada akan sampaikan setelah masa kampanye selesai. 

Aliran dana jelang Pilkada serentak 2018 kian liar. Sejak akhir 2017 hingga kuartal pertama 2018, terdapat 1.119 transaksi mencurigakan. Advertisment Data ini berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melakukan penelusuran terkait aliran dana. "Ini terkait dengan Pilkada," ujar Wakil Kepala PPATK Dian Ediana di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (9/3/2018). 

Jumlah 1.119 transaksi mencurigakan itu terdiri dari 53 transaksi melalui perbankan dan 1.066 transaksi secara tunai. Saat ini, PPATK sudah meningkatkan pengawasan terkait aliran dana secara tunai atau non tunai. 

Sasarannya justru lebih banyak kepada rekening-rekening yang tidak terdaftar sebagai rekening dana Pilkada. Hal itu dilakukan lantaran dari pengalaman sebelumnya, PPATK tidak menemukan hal-hal yang aneh dalam transaksi rekening khusus dana kampanye pasangan calon. Transaksi keuangan yang mencurigakan justru terjadi di luar rekening khusus dana kempanye tersebut. Bahkan, jumlahnya ada yang mencapai puluhan miliar dalam satu rekening. (kompas.com/boy surya hamta)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:57:13 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:51 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:50 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:49 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:49 WIB



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus