Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Nasional

Presiden Jokowi Setujui 7 Proyek Strategis, Salah Satunya Jembatan Batam-Bintan Sepanjang 7 Km

Senin, 05 Maret 2018

Miniatur Jembatan Batam-Bintan. (Foto: Indra/FokusRiau.Com)

BATAM-Presiden Joko Widodo menyetujui dan merestui sejumlah usulan mega proyek strategis yang diusulkan Gubernur Kepulauau Riau, H.Nurdin Basirun. Kesetujuan itu diungkapkan Presiden pada rapat pertemuan terbatas di Istana Negara, Jakarta, baru-baru ini.

"Alhamdulillah, semua disetujui Presiden Bapak Jokowi, bahkan para menteri diminta memfollow up semua dan mencari aturan supaya investasi yang masuk dipermudah," kata Nurdin menjawab media ini di Gedung Graha Kepri, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (5/3/2018).

Menurut dia, ada tujuh proyek strategis yang dibawa dalam pertemuan itu. Di antaranya pembangunan jembatan Batam-Bintan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Pulau Asam, Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, pengembangan dan modernisasi Bandara Hang Nadim dan Pembangunan Batam LRT (Light Rapit Transit).

"Untuk Jembatan Batam-Bintan, rencana pembangunannya menghubungkan Batam-Bintan dengan panjang 7 kilometer, sehingga akses Batam-Bintan serta Tanjung Pinang terbuka," ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan ini untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, mobilitas orang, kendaraan, barang dan jasa industri serta pasokan air bersih dan gas dari Batam-Bintan. Pembangunan ini juga membangun martabat bangsa dengan total investasi diperkirakan mencapai Rp 7,1 Triliun.

"Kepri meminta dukungan aturan pemerintah untuk merealisasikan proyek ini melalui skema joint venture bersama investor swasta dan local partner. Bahkan untuk Pelabuhan Tanjung Sauh, bakal masuk nilai investasi sebesar Rp 20 triliun," ungkapnya.

Dijelaskan, Tanjung Sauh sendiri nantinya dijadikan pelabuhan peti kemas modern, container yard dan Kawasan Industri Terpadu pengolahan dan penyimpanan gas serta sebagai logistic hub dan port gateway di wilayah Indonesia bagian barat dan dapat memangkas dealing time dengan target kapasitas 5 juta TEUs per tahun. Begitu pula untuk KEK Galang Batam yang diakuinya sudah ditetapkan dengan PP Nomor 42 Tahun 2017. 

"Hingga akhir 2017, nilai investasi yang sudah direalisasikan mencapai Rp1,1 triliun dari total rencana investasi Rp36,2 triliun. Soal KEK Galang Batang, dihadapan saya, Pak Jokowi langsung menandatangani Keppres untuk Dewan Kawasan, agar tidak ada tumpang tindih dan aturan yang membingungkan," tuturnya.

Nurdin yakin, realisasi investasi di Galang Batam semakin cepat. Investor akan langsung melakukan pembangunan jalan, pelabuhan termasuk energi untuk mendukung industri tersebut. Untuk KEK Pulau Asam akan dijadikan pusat pengumpul migas, industri dan container yard dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional. 

"Bahkan Pak Jokowi langsung memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menuntaskan persoalan terkait," bebernya.

Untuk Pelabuhan Batu Ampar, rencananya akan dilakukan beberapa pengembangan. Tujuannya, untuk memodernisasi sarana dan prasarana, pengembangan container yard, pengembangan port managenet system. Kapasitasnya yang dalam setahun hanya Rp400.000 TEUs akan menjadi satu juta TEUs. 

"Sedangkan untuk Batam Light Rail Transit dikembangkan untuk penyediaan transportasi massa, murah, dan mampu mengatasi kemacetan. Rute yang direncanakan, mulai dari Hang Nadim-Nagoya, Tanjunguncang-Mukakuning-Batam Center. Demikian Bandara Hang Nadim akan terus dikembangkan berbagai fasilitasnya," urainya. 

Nurdin mengaku pada pertemuan khusus tersebut, strategisnya provinsi Kepri ia paparkan secara singkat. Jika dikelola secara baik, pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Ahamdulillah semua direspons dan diminta dilaksanakan segera," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, wacana mewujudkan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam -Pulau Bintan sudah didengungkan pada pemerintahan Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah dan Wakil Gubernur Kepri HM. Sani (periode 2005-2010) era Pemerintahan SBY-Budiono. Namun wacana terhenti tanpa alasan jelas. 

Pada pemerintahan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan era Presiden Joko Widodo, wacana ini kembali mencuat, pembangunan jembatan yang kelak akan menghubungkan Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang setelah adanya pertemuan khusus dan dilanjutkan rapat terbatas antara Pemprov Kepri dengan Pemerintah pusat. (r/indra h piliang)


Berita terkait :

    Terkini
    Terpopuler



     
    situs portal berita riau
    fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus