Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Puluhan Anggota Pokja ULP Dinas PUPR Riau Dikabarkan Akan Mundur, Gubri Enggan Tanggapi

Selasa, 14 November 2017

Gubernur Arsyadjuliandi Rachman. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-Puluhan anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Riau disebut-sebut akan mundur berjamaah. Meski demikian, Gubernur Arsyadjuliandi Rachman mengaku belum menerima surat pengunduran diri mereka.

Mundurnya para petugas Pokja tersebut diduga buntut dari ditetapkannya 13 aparatur sipil negara (ASN) dan mantan Kepala Dinas PUPR yang sekarang menjadi staf gubernur Dwi Agus Sumarno oleh penyidik Kejati Riau, dalam kasus pembangunan RTH Tunjuk Ajar di Jalan A Yani Pekanbaru.

Meski demikian, gubernur enggan menanggapi kebenaran rumor tersebut. "Tak ada, tak ada," kata Gubernur yang akrab disapa Andi Rachman tersebut usai menghadiri HUT ke-72 di Mako Brimob Jalan KH Ahmad Dahlan, Selasa (14/11/2017).

Saat ditanya apakah sudah memanggil pimpinan PUPR dan jajaran, Andi juga enggan berbicara banyak. "Tak ada," ujar Andi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau Dadang Eko Purwanto mengaku telah mengumpulkan puluhan anggota Pokja di ULP di lingkungan kerjanya. Mereka dikumpulkan terkait isu mundurnya puluhan pejabat Pokja ULP PUPR. Dadang sendiri membantah soal adanya keinginan puluhan Pokja ULP akan mundur. 

"Tidak ada yang mundur. Benar, saya sudah cek. Kalau pun ada yang mundur tentu suratnya sudah ada saya terima, ini tak ada," ujar Dadang, kemarin.

Mantan pejabat Pemko Pekanbaru tersebut juga membantah soal rumor Pokja ULP PUPR yang mundur dengan jumlah mencapai 28 orang. Meski begitu, bila di antaranya merasakan ketakutan karena terbelit kasus hukum diakuinya. 

Dikatakan, persoalan inilah yang menjadi persoalan utama bagi Pokja ULP. Misalnya adanya persoalan, karena kesalahan administrasi tidak langsung divonis bersalah melalui pindana. Karena menurut mereka, pekerjaan mereka yang memang dalam hal administrasi bisa dituntaskan, bukan melalui pidana. "Mereka khawatir, itu intinya mas," ujar Dadang dikutip fokusriau.com dari laman riauterkini.com. (boy surya hamta) 


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus