Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Ratusan Penambang Pasir Laut di Rupat Kini Menganggur

Kamis, 09 Mei 2013


RUPAT-Sekitar 200 orang lebih warga Rupat, khususnya warga kawasan Sungai Injab, Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat sekarang terpaksa menganggur. Mereka menganggur, karena pemerintah belum mengeluarkan izin penambangan pasir laut. Sehingga bila mereka beraktivitas, maka akan berurusan dengan aparat keamanan sebab dianggap melakukan penambangan ilegal.

Selama ini, ratusan kepala keluarga Sungai Injab menggantungkan hidup dari kegiatan penambangan pasir. Mereka umumnya terdiri dari penambang langsung, kemudian pengangkut pasir sampai pengelola pompong untuk mengangkut pasir ke luar Pulau Rupat.

"Saya dan kawan-kawan sudah hampir dua bulan tidak menambang pasir. Akibatnya, keluarga saya kesulitan untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari, mulai dari biaya dapur, sekolah dan lainnya. Kami tidak berani menambang pasir lagi, karena takut ditangkap,” kata Saleh, salah seorang warga kelurahan Terkul, beberapa waktu lalu.

Keluhan Saleh sama juga dengan keluhan penambang pasir ilegal di Kelurahan Terkul. Beban ekonomi yang berat dan tidak adanya kebijakan pemerintah untuk menerbitkan izin khusus, seperti izin pertambangan rakyat (IPR) membuat kesulitan perekonomian semakin memuncak.

Terhadap kondisi tersebut, anggota DPRD Bengkalis asal Rupat, Muhammad Nasir, Kamis (9/5) membenarkan banyaknya warga yang kehilangan mata pencarian akibat larangan menambang. Menurutnya, penambangan pasir laut memang dilarang, tetapi pemerintah pusat juga membuat kebijakan tentang kewenangan daerah yang boleh menerbitkan izin berupa IPR untuk penambangan rakyat.

“Sebenarnya ada celah bagi pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menerbitkan IPR. Karena pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan izin penambangan dalam skala 4 mil dari lepas pantai,” kata Nasir.

Dikatakan, pemerintah harusnya memanfaatkan celah tersebut untuk mengeluarkan semacam peraturan bupati atau Perbup tentang izin penambangan rakyat. Tentunya dengan terlebih dahulu mencabut Perbup tahun 2001 pada masa pemerintahan Bupati Syamsurizal yang melarang penambangan pasir di semua tempat di Bengkalis.

“Tidak ada salahnya bupati mencabut Perbup tahun 2001 dan mengganti dengan Perbup baru untuk penambangan pasir laut di Sungai Injab. Setelah adanya Perbup, masyarakat dapat berusaha menambang untuk menghidup keluarganya, sambil menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penambangan pasir serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Nasir. (dal)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus