Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Rekanan Desak Dewan Tuntaskan Pembahasan RAPBD

Rabu, 13 Februari 2013


BENGKALIS-Kalangan dunia usaha, khususnya kontraktor di Bengkalis mulai mendesak pemerintah dan DPRD untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013. Hal itu dilakukan dengan alasan, bila pembahasan dan pengesahan terus diundur seperti sekarang, akan berdampak terhadap pelaksanaan proyek tahun 2013.

Sebelumnya, pengesahan direncanakan Senin kemarin. Namun sampai hari ini, RAPBD masih belum disahkan. Karena itu, para rekanan mulai mendesak, seperti tertuang dalam surat pernyataan atas nama Lintas Asosiasi Kontruksi kabupaten Bengkalis (LAKKAB) bernomor 02/LAKKAB/Bks/2013. Surat pernyatan tersebut ditandatangani pengurus lintas asosiasi dari Gapeknas, Gapensi, Aspekindo, Gakindo dan Aspeknas. Surat tersebut lebih diarahkan kepada legislatif agar segera mempercepat proses RAPBD tahun 2013.

Hal itu dibenarkan juru bicara LAKKAB, Fitra Budiman kepada wartawan, Rabu (13/2). Menurutnya, surat pernyataan yang diterbitkan kalangan dunia konstruksi, bukan bermaksud melakukan intervensi terhadap proses pembahasan RAPBD tahun 2013. Akan tetapi tujuannya adalah agar proses pelelangan kegiatan tahun 2013 dapat dilakukan secepat mungkin.

“Dengan terlambatnya pengesahan RAPBD, akan berdmapak pada pelaksanaan proses pelelangan proyek tahun ini. Atas dasar itulah kita kalangan rekanan lokal berharap agar pihak legislatif secepatnya menyelesaikan pembahasan RAPBD dan mensahkannya menjadi peraturan daerah (Perda),” kata Fitra Budiman.

Selain mendesak pengesahan RAPBD, dalam butir pernyataannya mereka mendukung pelaksanaan proyek multiyears guna percepatan pembangunan infrastruktur di negeri petro dollar tersebut. Namun, LAKKAB meminta dalam pelaksanaan proyek multiyears juga harus melibatkan perusahaan lokal sebagai pelaksana utama maupun sebagai subkontraktor.

Tuntutan lain dari enam butir yang disampaikan LAKKAB juga menyinggung tentang pemberlakuan black list (daftar hitam,red). LAKKAB berharap, agar dalam memberlakukan blacklist sesuai kepatutan. Karena tahun 2012 semua orang tahu, proses pelelangan di unit layanan pengadaan (ULP) mengalami keterlambatan.

“Pemberlakukan blacklist tidak bisa serampangan. Tahun 2012 lalu lelang sempat terlambat, sehingga waktu pekerjaan di lapangan menjadi sempit. Ditambah faktor cuaca dan curah hujan yang tinggi menjadi menyebab keterlambatan realisasi pekerjaan di lapangan,” tukasnya.

Dikatakan, pada proses pelelangan tahun ini, ULP dituntut supaya berpihak kepada rekanan lokal, supaya menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kepada rekanan lokal diimbau agar dalam pelaksanaan pekerjaan tahun 2013 ini, saat menadatangani kontrak harus sesuai dengan Perpres nomor 70 tahun 2011. (dal)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus