Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Rusli Belum Ditahan Karena Berkas Belum Lengkap

Rabu, 17 April 2013


PEKANBARU-Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, belum ditahannya tersangka kasus suap PON yang juga Gubernur Riau, HM Rusli Zainal bukan karena ada kepentingan atau intervensi politik. Hanya saja menunggu berkas yang bersangkutan lengkap sebelum diperiksa sebagai tersangka.

Di sisi lain, masa cegah Rusli Zainal ke luar negeri telah berakhir dan tidak bisa diperpanjang. "Semuanya itu ada aturannya dan publik harus mengerti dulu agar tidak ada kesalahpahaman," kata juru bicara KPK, Johan Budi ketika dihubungi dari Pekanbaru, Rabu (17/4).

Menurut Johan, tidak diperpanjangnya masa pencegahan ke luar negeri Rusli Zainal bukan semata-mata kewenangan atau inisiatif KPK. Hal itu karena memang sesuai aturan yang berlaku. Dimana pencegahan hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali dan tidak bisa hingga tiga kali. Soal penahanan seorang tersangka kasus korupsi, sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik dan ada kepentingan (non politik) yang tidak bisa disampaikan kehadapan publik.

Yang jelas, menurut Johan, untuk saat ini penyidik terus berupaya melengkapi berkas perkara tersangka Rusli Zainal. Setelah berkas perkara dianggap lengkap atau cukup, secepatnya Rusli Zainal akan dipanggil untuk kemudian diperiksa sebagai tersangka.

"Untuk saat ini, berkas perkaranya belum selesai atau masih harus dilengkapi. Untuk penahanan, segera dilakukan setelah tersangka Rusli Zainal diperiksa terlebih dahulu dan berkasnya lengkap," tukasnya.

Jadi memang tidak ada kepentingan politik dalam kasus Rusli Zainal, termasuk kenapa Gubernur Riau yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu hingga saat ini tidak juga ditahan. Gubernur Riau, Rusli Zainal sebelumnya sudah mendapatkan kembali paspornya setelah masa cegah berakhir sejak 10 April 2013 dan resmi bisa kembali bepergian ke luar negeri.

Kepala Kantor Imgigrasi Klas I A Pekanbaru, Amran Aris mengatakan, pengembalian paspor gubernur dilakukan, Senin (15/4). Menanggapi hal itu, Johan Budi menyatakan, pengembalian paspor memang selayaknya dilakukan pihak imigrasi karena masa cegah yang bersangkutan telah berakhir.

KPK menurut dia tidak bisa menghambat pengembalian paspor tersebut mengingat aturan yang berlaku sudah baku. "Kalau masa cegah telah habis dan tidak diperpanjang, memang sewajibnya pihak imigrasi mengembalikan paspor yang bersangkutan. KPK tidak bisa mencegah hal itu," ujar Johan. (anr/zul)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus