Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pokok Pikiran

#SAVEKPK, Indonesia Darurat Pemberantasan Korupsi

Rabu, 18 Februari 2015


Oleh: Farhan Mufti Akbar*

LAM&PK BERKABUNG. Keadaan republik ini sekarang semakin genting. Seteru KPK vs Polri semakin menyita banyak perhatian, pemerintah seolah tetap memaksakan skenario kekuasaan yang sarat unsur kepentingan politik tertentu untuk dilaksanakan. 

Keanehan pun terjadi, ketika Budi Gunawan (BG) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas sangkaan aliran dana gratifikasi rekening gendut, BG pun mengajukan praperadilan atas penetapan nya menjadi tersangka, hakim terlihat menjadi gamang. Padahal, dalam konteks praperadilan tidak bisa dimasukkan konteks “hukum progresif” didalamnya, karena kebenaran yang dicari bukanlah kebenaran materil. 

Akan tetapi, hanya sah atau tidaknya suatu a)penangkapan, b)penahanan, c)SP3, d)menuntut ganti rugi dan e)rehabilitasi (Pasal 77 KUHAP), pun dalam Pasal 80 KUHAP terdapat frasa “tindakan lain”, tidak dapat dimakanai lain hal ini selain seperti Penyitaan dan Penggeledahan karena ini merupakan bagian dari upaya paksa. Hukum dibukakan celah untuk terjadinya sebuah akrobat. 

Opini yang muncul diruang publik pun tampak sengaja didesain sedimikian rupa. Apalagi dalam keadaan media yang tengah terbelah, hal ini dimanfaatkan untuk memunculkan bias pemahaman terhadap publik. Hukum yang diagungkan akan memberi keadilan ternyata memutarbalikkan logika dan hati nurani rakyat. 
Kemarin, Senin 16 Februari 2015, hakim tunggal praperadilan BG, Sarpin Rizaldi menerima gugatan untuk sebagian yang dalam amar putusannya membatalkan penetapan tersangka BG oleh KPK. dengan argumentasi bahwa BG bukan merupakan aparatur negara dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan, hakim Sarpin menjadi sederet penegak hukum yang mencoreng muka keilmuan hukum yang secara nyata menabrak ketentuan konkret “semaunya” dan tidak berpihak pada agenda pemberantasan korupsi serta keadilan.

Kejadian ini tentu sungguh memilukan bagi rakyat, wajah bopeng penegak hukum dan keadilan menjadi terang. Koruptor akan semakin berada diatas angin, karena putusan hakim ini dikhawatirkan nantinya justru menjadi yurisprudensi dan senjata bagi koruptor yang tersandung kasus korupsi, KPK akan semakin lemah, agenda pemberantasan korupsi dalam keadaan darurat. 

Ditengah kisruh ini, ketegasan Jokowi-JK menjadi kunci.. Namun seolah ada pembiaran berlarut yang disengaja, pemerintahan Jokowi-JK mendapat penilaian rapor merah dibidang penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi ketika tepat 100 hari kinerja pemerintahannya.

Tidak  ada jalan lain untuk menyuarakan kebenaran ketika hati nurani terketuk, maka LAM&PK Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera barat dalam hal ini menyatakan sikap untuk berdiri digaris penyelamatan KPK dan pemberantasan Korupsi yang secara nyata sudah dilakukan upaya penghancuran dan kini dalam kondisi diujung tanduk.
Maka dalam aksi kali ini kami mempunyai tuntutan :
1. STOP! Pelemahan dan Penghancuran KPK, Hentikan Kriminalisasi KPK.
2. Ketegasan Presiden ditengah kisruh KPK vs Polri dan menagih Komitmen dalam Pemberantasan Korupsi.
3. Tolak “Budi” yakni Budi Gunawan dan Budi yang lain menjadi Kapolri dan Presiden lantik Kapolri yang bersih dari kepentingan politik.
4. Turut sertakan KPK dan PPATK dalam penjaringan calon Kapolri.

Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat! Justitie Voor Iederen! (***)
 
* Ketua Advokasi LAM&PK FHUA


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus