Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Politik

Sebut Pemkab Tak Serius Selamatkan Kelapa Rakyat, Fraksi Golkar Pertanyakan Sikap Fraksi PKB

Kamis, 21 September 2017

Ketua Pansus RPJMD Inhil 2013-2018 M Yusuf Said. (Foto:Istimewa)

INDRAGIRI HILIR-Ketua Pansus Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2013-2018 M Yusuf Said mempertanyakan sikap Ketua Fraksi PKB DPRD Inhil Edy Gunawan, tentang alokasi anggaran penyelamatan kelapa Inhil pada tahun 2018 yang merosot tajam hingga menyentuh angka Rp4 miliar.
 
Menurutnya, dari mana sumber yang dijadikan Edy sebagai landasan dalam pernyataan sikapnya tersebut. Sehingga memberikan kesimpulan Pemkab Inhil tak mendukung penyelamatan industri perkebunan kelapa rakyat. "Kita tentu mempertanyakan. Karena saya sebagai ketua Pansus saja pegang data tidak seperti itu dalam perubahan RPJMD," kata Yusuf Said, kemarin. 

Apalagi perubahan RPJMD yang dikemas dalam Rancangan Perda (Ranperda) Inhil kini sudah diketuk dan sah menjadi Perda. Terlebih dalam pengambilan kesepakatan yang dilakukan dalam sidang Paripurna, Rabu (20/9/2017). Tidak ada satupun fraksi yang melakukan aksi walk out.
 
"Sepanjang paripurna pengesahan Perda kemarin semuanya secara mufakat dan bulat mengatakan setuju dengan perubahan RPJMD Inhil," ujar Yusuf.
 
Sebelumnya, Edy mengkritik adanya kebijakan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 terkait alokasi dana penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat berkurang hingga hanya bernilai Rp4 Miliar. 
 
Menurutnya kebijakan Pemkab Inhil terhadap rancangan APBD 2018 tak sesuai dengan tagline Pemkab Inhil pada Festival Kelapa Internasional 2017 lalu Negeri Hamparan Kelapa Terluas di Dunia. “Saya tidaklah ingin menyebut tanggapan bupati atas pemandangan umum Fraksi PKB ngawur. Tetapi yang jelas, tanggapan itu belum menjawab apa yang kita pertanyakan,” ujar Edy Gunawan. 
 
Padahal dalam pengesahannya, Pembangunan Tanggul dan perbaikan saluran yang dilaksanakan oleh Alat kecamatan di targetkan alokasi anggaran ke OPD kecamatan adalah sebesar Rp.10.965 miliar untuk sepanjang lebih kurang 510 km dengan asumsi setiap alat 30 km pertahun. "Anggaran tersebut baru dialokasikan untuk perbaikan tanggul untuk setiap kecamatan. Sedangkan masih ada OPD maupun program lainnya, seperti program replanting, pintu air, normalisasi kanal, hingga bantuan bibit," ulas Yusuf. (adv/parlemen)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus