Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Hukum

Sejak 2012 Sudah 34 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Kasus Suap Fee Proyek

Minggu, 07 Oktober 2018


JAKARTA-Sejak 2012 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 34 kepala daerah. OTT terbaru, Jumat (5/10/2018) terhadap Wali Kota Pasuruan 2016-2021 Setiyono. 

Sekarang, Setiyono sudah berstatus sebagai tersangka penerima suap terkait proyek di Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018. "Sejak 2012, KPK telah melakukan OTT terhadap 34 kepala daerah dengan beragam modus. Semua ditangkap dalam kasus suap," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Minggu (7/10/2018) di Jakarta.

Menurut Febri, penerimaan uang sebagai fee proyek merupakan modus yang menonjol pada hampir semua kasus tersebut. "Namun ada beberapa yang menerima uang terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah, dan pengurusan anggaran otonomi khusus," katanya.

KPK mengangap praktik buruk korupsi dalam bentuk suap telah merusak tujuan proses demokrasi lokal termasuk pilkada serentak yang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya mengumpulkan kekayaan pribadi dan pembiayaan politik. "Negara dirugikan berkali-kali ketika praktik suap kepala daerah terus terjadi," ucapnya.

Selain proses kontestasi politik dengan biaya penyelenggaraan yang mahal, lanjut Febri, praktik suap memicu persaingan tidak sehat antarpelaku usaha di daerah. Dia menyatakan, satu perusahaan mendapatkan proyek lebih karena kemampuan menyuap pejabat dibanding kompetensi mengerjakan proyek tersebut.

"Akibat lain, suap akan dihitung sebagai biaya sehingga berisiko mengurangi kualitas bangunan, jembatan, sekolah, peralatan kantor, rumah sakit dan lain-lain yang dibeli. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat," tuturnya.

Selanjutnya, menurut Febri, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara struktural semakin dirasa mendesak. "Bukan hanya agar aparatur pengawas ini memahami bagaimana celah dan bentuk penyimpangan yang terjadi tetapi juga revitalisasi posisi APIP yang selama ini nyaris tersandera dan tidak independen di bawah kepala daerah," ujarnya.

Dikatakan, sulit membayangkan inspektorat yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah kemudian dapat melakukan pengawasan terhadap atasannya tersebut hingga penjatuhan sanksi.

"Karena itulah perbaikan regulasi seperti RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah menjadi kebutuhan untuk mencegah korupsi kepala daerah yang terus terjadi," ucap Febri.

Dikatakan, APIP yang lebih independen dapat memetakan siapa saja pemegang proyek yang berulang kali menjadi pemenang tender di daerah, melakukan "review" sejak awal proses penganggaran, pengadaan hingga memfasilitasi keluhan dari masyarakat tentang adanya penyimpangan di sektor tertentu. "Butuh perhatian lebih dari Presiden dan DPR untuk menyusun aturan setingkat UU ini," ungkap Febri.

Selain itu, dilihat dari proses awal sebelum kepala daerah menjabat, maka biaya politik yang tinggi dapat diidentifikasikan sebagai salah satu faktor pendorong korupsi kepala daerah. "Dalam OTT kepala daerah terdapat beberapa pelaku yang mengumpulkan uang untuk tujuan pencalonan kembali dan pengumpulan mantan tim sukses untuk mengelola proyek di daerah tersebut," kata dia.

Diungkapkan, akuntabilitas sumbangan dana kampanye menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan. "Karena hubungan pelaku ekonomi dan politik yang tertutup rentan memicu persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang saat kepala daerah menjabat. Utang dana kampanye tersebut berisiko dibayar melalui alokasi proyek-proyek di daerah," tukasnya.

Jika dua hal di atas tidak diselesaikan akan semakin sulit mengurai benang kusut korupsi politik di daerah. (*)






 
 
Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: CNNIndonesia


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:57:13 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:51 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:50 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:49 WIB
      Senin, 22 Oktober 2018 - 18:54:49 WIB



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus