Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pemkab Rohil

Sekdakab Rohil Surya Arfan Bahas Persoalan Air Tanah dan Permukaan di Pekanbaru

Selasa, 17 April 2018

Sekdakab Surya Arfan mengikuti rapat. (Foto:Diskominfo/FokusRiau.Com)

PEKANBARU-Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Surya Arfan didampingi Kepala Bapenda Cicik Mawardi Athar mengikuti rapat pembahasan Air Tanah dan Air Permukaan yang dimanfaatkan kontraktor dan kontrak kerja sama (KKKS) di Propinsi Riau. Rapat berlangsung di ruang Kenanga Kantor Gubernur, Senin (16/4/2018) pukul 15.00 Wib.

Rapat dihadiri delapan kepala daerah di Riau, yakni Rokan Hilir, Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Dumai, Rokan Hulu dan Indragiri Hulu. Hadir juga Kepala Bapenda Riau, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatra bagian utara dan 11 Perusahaan antara lain PT. PHE Saik, PT. PHE Kampar, EMP Malacca Strait SA, EMP Bentu Limited, PT. CPI, Petroselad, Ltd, PT. PHE  Rokan CPP, EMP Korinci Baru limited, PT. SPR Langgak Kingwoods, Pertamina EP, PT. Sumatra Persada Energi. 

Surya Arfan mewakili Plt Bupati Rokan Hilir menyampaikan tiga tuntutan Rohil terhadap  Pajak Air Tanah/Air Permukaan. Pertama Evaluasi/Verifikasi terhadap penghitungan jumlah pemakaian air oleh kontraktor, 

kedua Air ikutan tetap hitung, karena air ikutan ini lebih besar volume pemakaiannya. Ketiga, meminta segera dibayarkan hutang pajak 2015 sampai Desember 2017 dengan berpedoman NPA aturan yang berlaku tahun bersangkutan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, disebutkan kegiatan pemanfaatan air dapat dikenakan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi. 

Selanjutnya mempertimbangkan faktor efektifitas pemungutan, maka pada Undang-Undang 28 Tahun 2009, kewenangan pemungutan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya diubah nomenklatur jenis pajaknya menjadi Pajak Air Tanah.selanjutnya Pemerintah  menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. (*)



Penulis : Joni Saputra
Sumber : Humas Pemkab Rohil
Editor : Boy Surya Hamta


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus