Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Daerah

Serahkan Nota RAPBD 2018, Plt Sekda Minta Dewan Inhu Segera Lakukan Pembahasan

Senin, 13 November 2017

Plt Sekdakab Inhu Hendrizal bersama wartawan. (Foto:Obrin/FokusRiau.Com)

INDRAGIRI HULU-Sejumlah unsur pimpinan DPRD menggelar pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Inhu yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD, Senin (13/11/2017). Pada pertemuan tersebut, TAPD dipimpin Plt Sekda H Hendrizal didampingi Asisten I H Asriyan, Asisten II H Suratman, Kepala Bappeda Litbang H. Junaidi Rahmat, dan Kepala Badan Keuangan Pengelolaan Aset Daerah (BKPAD) Ibrahim Alimin.

Dari DPRD hadir Ketua Miswanto SE, kemudian Wakil Ketua Sumini dan Adila Ansori. Usai rapat, H Hendrizal mengatakan, pertemuan TAPD bersama pimpinan DPRD Inhu hanya  membahas tentang RAPBD tahun anggaran 2018.

TAPD Inhu sudah menyampaikan dokumen nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2018 senilai Rp1,2 trliun ke  DPRD Inhu melalui Sekwan untuk segera dibahas dan disahkan. Diharapkan, DPRD segera membahas dan mensahkan RAPBD 2018 tersebut, karena menyangkut dengan pembangunan di Inhu dan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan, dalam APBD 2018 ada program pembangunan menyangkut kebutuhan masyarakat. Menurut Hendrizal, dalam program APBD 2018 ada pokok pikiran (pokir) yang mungkin tidak sesuai aturan. Untuk itu, diharapkan DPRD segera membahas untuk disahkan, karena bila terlambat akan mendapat sanksi sesuai aturan.

Sanksi dimaksud, bupati dan wakil bupati serta seluruh anggota dewan tidak akan menerima gaji selama enam bulan. Namun, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan terdampak sanksi tersebut.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Miswanto SE mengatakan, mekanisme pembahasan nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2018 sudah mulai berjalan. Untuk tahapan agenda selanjutnya akan dibahas oleh seluruh anggota DPRD, tapi untuk agenda paripurna penyampaian nota keuangan belum bisa dipastikan kapan waktunya. "Karena nota keuangan RAPBD tahun 2018 baru masuk dan sekarang baru ditandatangani," katanya.

Disinggung soal keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD tahun 2018 akan berujung sanksi, Miswanto menegaskan, DPRD sudah mulai melakukan proses pembahasan. (obrin)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus