Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Hukum

Sidang Pemalsuan SK Menhut Hadirkan Dua Saksi Ahli, Feri: SK Keluar Saat Kondisi Negara Kahar

Kamis, 23 Mei 2019

Saksi ahli memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Siak. (Foto:Istimewa)

SIAK-Sidang perkara pemalsuan SK Menhut nomor 17/Kpts.II/1998 terus berlangsung secara maraton di Pengadilan Negeri Kabupaten Siak, Riau. Kamis (23/5/2019), sidang kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Suratno Konadi, Direktur PT DSI dan Teten Efendi, Eks Kadishutbun Siak.

Saksi ahli yang dihadirkan Yusril Ys sebagai PH terdakwa pertama Dosen Fakultas Hukum Unand Feri Amsari. Kemudian pakar hukum yang kerap tampil di Indonesia Lawyer Club, sekaligus Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta Prof Mudzakir.

Sidang diketuai majelis hakim Roza El Afrina dan hakim anggota Risca Fajarwati dan Selo Tantular. Sementara tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Siak adalah Syahril Cs yang sudah mengikuti sidang sejak beberapa bulan terakhir.

Dalam keterangannya, Feri Amsari memaparkan kondisi negara ketika SK Menhut dimaksud keluar dalam kondisi Kahar atau Force Majeur (Dalam keadaan berbahaya, red). Kondisi ini dikenal ketika itu sebagai tragedi 1998. Dalam momen tersebut konstitusi negara ketika itu dalam keadaan berbahaya.

Karena negara masih dalam keadaan tidak benar, bebernya maka memang kata Feri administratif formil yang mengurus itu dalam keadaan normal atau tidak. Atau petugas negara yang mengurusi itu adalah petugas normal.

“Kalau negara dalam keadaan bahaya, maka hukum yang berlaku ketika itu mekanisme yang disepakati untuk menyelematkan negara. Ketika itu tidak ada hukum, hukumnya disebut tata negara darurat. Sehingga jika ada administrasi dapat disesuaikan atau dibahas kemudian,” papar Feri menjawab salah seorang penasehat hukum.

Kemudian, karena SK keluar dalam keadaan darurat dan selama masa itu ada pertimbangan sebab negara kacau. Maka berbagai persyaratan kalau memang bisa dipenuhi dalam kaitan administrasi di saat Force Majeur (keadaan darurat, red) maka urusan administrasi dapat memaklumi kondisi.

“Apakah kondisi berbahaya ini bisa dinilai saat keadaan normal?,” tanya penasehat hukum kepada ahli.

Feri menjawab, soal kerusuhan Mei 1998, proses ketika itu memang tidak ada dijalankan dengan normal. Menurutnya negara waktu itu boleh dikatakan terhenti. “Itu tertuang dalam makalah saya, jika ada yang berurusan ketika huruhara, harusnya bisa ditinjau ulang ketika itu,” tegasnya.

Kemudian mengenai apakah boleh putusan presiden ditegaskan oleh Menteri, menurut PH kedua terdakwa. Dengan status Menteri sebagai pembantu Presiden sesuai amanat perundang-undangan, maka dibolehkan.

Feri menambahkan, SK Menhut yang keluar ketika itu berdasarkan pertanyaan penasehat hukum dimana kondisi Siak ketika itu juga dalam proses jelang pemekaran. Menurutnya atas peralihan kondisi tertentu yang kemudian harus dimaklumi bahwa seseorang tidak bisa segera melakukan kewajiban.

“UU memberi ruang untuk itu, karena peralihan pemerintahan, itu kondisinya bisa disebut force majeur dan bisa dimaklumi kondisinya demikian,” katanya.

Kemudian pertanyaan dilanjutkan dari JPU yang menanyakan beberapa hal. Mulai legalitas saksi ahli yang terjawab dengan baik. Meskipun dalam persidangan sempat terjadi ribut antar PH dan JPU. 

JPU Syahril mempertanyakan kenapa ada aturan keluar pada tahun 1998 sementara pada tahun 1996 dan 1997 kondisi tidak kondusif, atau krisis?. Feri atas pertanyaan tersebut mengungkapkan puncak negara dalam bahaya terjadi 21 Mei 1998, dan tiga hari sebelumnya. Sehingga seluruh proses administrasi masih berjalan sebelum puncaknya dijalankan.

“Sehingga jika ditanya apakah interval tahun 98-99, apakah ada administrasi berjalan? Tentu ada yang berjalan dan ada yang tidak, karena ketika itu masa transisi. Keadaan bahaya tidak hanya dilihat dari subjektiftas presiden saja, kajian hukum tata negara bersentuhan dengan politis,” sambungnya.

Karenanya secara keilmuan menurut Feri tidak ada keadaan bahaya yang tidak mempertimbangkan kondisi, dimana saja negara. Sehingga perspektif melihat objek berbeda dan jika dinilai ada kelalaian administrasi dimaafkan atau tidak, maka lanjutnya penilaian bisa dilakukan.

Atas kondisi Force Majeur inilah, memang menurut pihak PT DSI menyebabkan perizinan tidak dapat dilengkapi dalam jangka waktu satu tahun. Dimana SK terbit 6 Januari 1998 dan tragedi 1998 terjadi empat bulan kemudian. Dilanjutkan dengan terjadinya pemekaran wilayah administratif Pemkab Siak tahun 1999. (*) 







Editor: Boy Surya Hamta


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus