Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Hukum

Sidang Pemalsuan SK Menhut, Teten Sebut Izin PT DSI Atas Arahan Bupati Siak

Selasa, 21 Mei 2019

Terdakwa mantan Kadishutbun Siak Teten Effendi memberikan keterangan. (Foto:Istimewa)

SIAK-Pengadilan Negeri Kabupaten Siak, Selasa (21/5/2019) kembali menggelar sidang dugaan pemalsuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut). SK tersebut kemudian menjadi dasar pemberian izin PT Duta Swakarya Indah (DSI) untuk mengolah perkebunan di Kabupaten Siak.

Sidang kali ini menghadirkan mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Teten Effendi yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Selain itu, sidang juga mendengarkan terdakwa lainnya, Direktur PT DSI Suratno Konadi. 

"Saya dituduhkan melakukan pemalsuan, saya tidak mengerti pemalsuan apa. Dituduh ikut memproses penerbitan izin lokasi berdasarkan pelepasan kawasan hutan yang dianggap tidak berlaku. Saya tahunya ketika menerima disposisi dari bupati dan kepala dinas," kata Teten dihadapan majelis hakim yang diketuai Roza El Afrina dan didampingi hakim anggota Risca Fajarwati dan Selo Tantular. 

Dikatakan, saat itu tahun 2003, Teten mengaku menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dinas Pertanahan Siak. Saat itu, lembaga ini tidak vertikal di bawah Badan Pertanahan Nasional.

Ketika menerima permohonan dari PT DSI, menurut Teten, dirinya kemudian memproses sesuai arahan bupati. Teten mengaku, permohonan itu sampai kepadanya saat bidang pengukuran dan dirinya tidak bertemu membicarakan hal ini secara langsung dengan bupati saat itu Arwin AS.

"Pengurusannya dulu langsung ke bidang tata pemerintahan. Jadi saya tidak tahu alasan bupati mendisposisikan. Itu kewenangan bupati, saya sebagai bawahan hanya melaksanakan. Saya tak juga menanyakan ke kepala dinas," ungkapnya.

Setelah disposisi, menurut Teten, dirinya mengusulkan dan membahas dengan kadistak dan konfirmasi ke Departemen Kehutanan bagian planologi tahun 2006. Ia terima penugasan dari bupati melalui kepala dinas, namun hanya lisan, tidak ada tertulisnya.

Di bagian planologi kemudian diberikan aturan Surat Keputusan Bersama tiga menteri lalu melaporkan pada kadistak dan bupati, bahwa SK Menhut pelepasan tahun 1998 masih berlaku. Alasannya, karena tidak ada pembatalan atas SK tersebut yang menuangkan luasan izin PT DSI.

Kemudian dirinya melapor kepada bupati dan diinstruksikan untuk diproses. Selanjutnya dibentuk tim lapangan dengan surat keputusan bupati yang anggotanya terdiri dari kadistak, tapem dan dinas kehutanan.

"Laporan dituangkan sebagai pertanggungjawaban termasuk ke bupati, dilaporkan berjenjang. Kadis bawa laporan ke bupati, intinya telah terekam di area pelepasan ada penguasaan koperasi PT Karya Dayun, kerjasama hutan rakyat PT Nusa Manunggal Jaya, dan program pengembangan kebun sawit masyarakat tempatan yang rencananya kemitraan dengan PT DSI," urainya.

Akhirnya, izin lokasi dari bupati PT DSI disetujui untuk tidak mendapatkan yang diajukan semuanya sebanyak 13.000 hektare lebih. Itu karena sekitar 40 persen sudah dikuasai, maka yang didapat PT DSI menjadi 8.000 hektare.

"Ada persetujuan tidak harus 13.000, itu saya dapat secara pribadi dari bupati. 8.000 ribu layak diberikan PT DSI. Dituangkan memberikan izin lokasi 8.000 ha dengan hak dan kewajiban," tambahnya.

Tahun 2009, ketika Teten sudah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanahan. Ketika itu PT DSI mendapatkan lanjutannya Izin Usaha Perkebunan pada 22 Januari 2009. Sebelum itu pada 11 Januari 2009 Teten juga pindah jabatan menjadi Kadishutbun Siak.

Terkait pemberian IUP harus sudah 50 persen menguasai izin lokasi, Teten mengaku tidak tahu. Pasalnya hanya berdasarkan izin lokasi 8.000 hektare itu saja kemudian dikeluarkan IUPnya juga atas dasar pertimbangan dari provinsi dan kabupaten. (*)






Penulis: Satria Donald
Editor: Boy Surya Hamta


Berita terkait :

    Terkini
    Terpopuler


     
    situs portal berita riau
    fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus