Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Sidang Suap PON, Gubri Banyak Jawab Lupa dan tak Tau

Selasa, 07 Agustus 2012


PEKANBARU-Lanjutan sidang kasus suap PON Riau 2012 kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kali ini, sidang menghadirkan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal sebagai saksi bagi terdakwa suap PON, Eka Dharma Putra, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dispora Riau, Selasa (7/8). Ditempat berbeda, sidang serupa menghadirkan Sekwan DPRD Riau, Zulkarnain Kadir sebagai saksi.

Dalam kesaksiannya, Gubernur HM Rusli Zainal lebih banyak menyatakan tidak tahu atau lupa ketika menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Berulang kali, Rusli mengaku tidak ingat terkait materi pertanyaan yang diajukan jaksa kepadanya. Misalnya, ketika jaksa menanyakan kebenaran hasil telaah Biro Hukum yang menyebutkan, Perda No.6/2008 tak bisa direvisi karena sudah kedaluarsa. Pertanyaan ini dijawab gubernur dengan kata-kata tidak ingat.

Karena selalu menjawab lupa dan tidak tahu, sampai-sampai jaksa mengatakan, "tidak apalah kalau Anda bolak-balik lupa, nanti coba kami bantu mengingatkannya" Pengadilan kemudian memperdengarkan rekaman percakapan telepon antara gubernur dengan Lukman Abbas, terkait uang lelah senilai Rp1,8 miliar kepada anggota DPRD Riau. Rekaman tersebut tak langsung diakui gubernur sebagai suaranya.

Karena terus dibantah mengenai kebenaran suaranya, rekaman percakapan di telepon tersebut kembali diputar sampai empat kali. Baru setelah diputar empat kali, gubernur membenarkan kalau suara tersebut adalah suaranya. Namun demikian, dirinya membantah kalai pembicaraan itu terkait uang lelah Rp1,8 miliar. Dalam rekaman tersebut terdengar suara bertanya kepada Lukman Abbas, "Bagaimana yang kemarin sudah Ok?" 

Hakim kemudian bertanya kepada gubernur, apa maksud pertanyaannya kepada Lukman Abbas, apakah terkait dengan pembayaran Rp 1,8 miliar untuk uang lelah anggota DRPD Riau? 

Lagi-lagi gubernur menjawab dengan lupa dan tidak tahu. Setelah didesak, dia kemudian mengatakan, pertanyaan tidak terkait uang lelah RP 1,8 miliar tapi masalah program.

Sementara itu, dalam kesaksian Kamis (2/8), Lukman Abbas membeberkan, tanggal 3 April 2012 menjelang pengesahan revisi Perda No.6/2008, gubernur menghubungi dirinya. Isinya mengintruksikan, agar tetap bertahan pada angka Rp1,8 miliar dari Rp4 miliar yang diminta anggota dewan.

"Gubernur minta kita untuk terus bertahan di angka itu. Malah Gubernur berpesan, jika DPRD tetap ngotot minta Rp4 M sebaiknya dibatalkan saja," kata Lukman Abbas saat itu. Dalam persidangan tersebut, hakim juga bertanya pada gubernur, apakah anggota DPRD Riau sering minta uang setiap kali melakukan pembahasan Perda? 

Gubernur kembali menjawab dengan mendasarkan laporan Lukman Abbas, memang ada sejumlah anggota DPRD Riau yang sering minta uang. Hakim lantas bertanya, bagaimana dengan satuan kerja lain?

"Katanya ada juga yang diminta, tapi ada juga yang tidak diminta, Pak Hakim," jawab gubernur. Hakim lantas menanyakan sikap hakim atas permintaan wakil rakyat tersebut. Dengan tegas gubernur menjawab, bahwa ia menolak. "Saya sudah tegaskan, agar tidak usah menuruti permintaan seperti itu," ujarnya.

Sebelum hakim mengakhiri kesaksian gubernur, sempat diingatkan kemungkinan untuk dipanggil bersaksi kembali untuk terdakwa lain dalam perkara yang sama atas nama Rahmat Syahputra. (rtc)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus