Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Politik

Sikapi Pengaduan Masyarakat Soal Konflik Agraria, Komisi II DPRD Inhil Segera Panggil PT Krisna

Selasa, 10 Oktober 2017

Rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Inhil dengan masyarakat. (Foto:Istimewa)

INDRAGIRI HILIR-Komisi II DPRD Inhil memfasilitasi penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat dua desa di Kecamatan Tanah Merah dengan PT Krisna Kereta Kencana. Hasil rapat dengar pendapat Komisi II dan masyarakat Desa Tanjung Baru dan Sungai Nyiur menyepakati, DPRD akan segera memanggil manajemen PT Krisna untuk mengklarifikasi informasi masayarakat.

"Kita akan melakukan pemanggilan manajemen perusahaan. Ini merupakan kepentingan masyarakat dan harus segera diselesaikan. Apalagi menyangkut kelanjutan hidup mereka," kata Ketua Komisi II DPRD Inhil AMD Junaidi usai pertemuan dengan masyarakat, Senin (9/10/2017) di Tembilahan.

Namun sebelum dilakukan pemanggilan terhadap perusahaan, Komisi II akan meminta perwakilan masyarakat untuk menyiapkan kelengkapan data yang bisa menguatkan tuntutan terhadap perusahaan. Kelengkapan dimaksud meliputi bukti kepemilikan tanah kebun seperti SKT, SKGR atau sertifikat hak atas tanah, bukti pembayaran pajak tahunan dan bukti dokumentasi kerusakan akibat hama kumbang pasca beroperasinya PT Krisna di daerah mereka.

Mengenai tuntutan penutupan PT Krisna yang diminta masyarakat dua desa ini, Muhammad Amin, anggota Komisi II lainnya menyampaikan, semua memerlukan kajian yang lebih panjang dan harus cermat. 

Menurutnya, penutupan tak bisa serta-merta dilakukan hanya karena masyarakat meminta. Mesti ada bukti pelanggaran hukum yang jelas dilanggar oleh perusahaan sehingga dapat ditindaklanjuti untuk rekomendasi penutupan.

"Namun yang jelas, kita tetap akan membela masyarakat. Karena selain kita membutuhkan investasi bagi pembangunan daerah, dampak pada masyarakat harus lebih diperhatikan. Karena bagaimana mungkin investasi berjalan tanpa ada kesejahteraan pada masyarakat," ulas Amin.

Dalam waktu dekat, dia akan berkomunikasi dengan internal komisi terlebih dulu mengenai langkah apa yang akan diambil sembari menunggu pengumpulan data oleh masyarakat. "Yang jelas kita akan memanggil PT Krisna. Kita minta masyarakat untuk bersiap dengan datanya. Jangan sampai perusahaan menang, karena masyarakat tak lengkap memiliki dokumen. Karena itu penguat tuntutan masyarakat bisa tercapai," tutup Junaidi.

Diketahui, dalam rapat dengar pendapat, beberapa perwakilan masyarakat dua desa meminta DPRD Inhil untuk memfasilitasi masyarakat terkait penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan PT Krisna yang beroperasi di Kecamatan Tanah Merah.

"Kita minta konflik ini cepat selesai dan tuntas. Ini kebun kami, lahan penghidupan kami. Makanya kami minta kepada DPRD untuk mengadu dan membantu masyarakat," kata Ahmad, salah seorang perwakilan masyarakat dari Desa Sungai Nyiur. (adv/parlemen)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus