Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Pokok Pikiran

SK MenkumHAM Telah Merubah Peta Politik Golkar Riau

Rabu, 25 Maret 2015

Boy Surya Hamta (Foto:FokusRiau.Com)

Oleh: Boy Surya Hamta

SURAT Keputusan MenkumHAM, Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono telah merubah peta politik nasional. Secara nasional, Golkar sekarang telah melepaskan diri dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan akan mendukung kebijakan pemerintah pro rakyat.

Sementara untuk Riau yang mulai bersiap melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), jelas memberikan perubahan besar. Pengurusan DPD II Partai Golkar kubu Aburizal Bakri yang sebelumnya sudah menentukan bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada serentak Desember mendatang melalui mekanisme rapat pimpinan daerah, jelas akan dianulir.

Karena pemilihan kepala daerah yang diterapkan nantinya adalah melalui mekanisme fit and proper test. Artinya, para bakal calon yang akan diusung Golkar sebelumnya, terpaksa harus gigit jari dan mengikuti mekanisme yang ada sekarang.

Ironisnya, pimpinan DPD II Golkar yang ada sekarang malah akan digantikan Pelaksana tugas (Plt), khususnya Ketua DPD II yang menolak kepemimpinan Agung Laksono dan tetap kekeh mengakui kepengurusan Aburizal Bakri. Ketua DPD I Golkar Riau versi Agung Laksono, Indra Muchlis Adnan menyebutkan, baru empat DPD yang mengakui kepemimpinan Agung Laksono, yakni Kuansing, Inhu, Inhil dan Bengkalis.

Kata Indra, mulai 1 April 2015 sudah ada perombakan kepengurusan, terutama untuk pengurus DPD II Golkar kabupaten/kota. Jelang 1 April, Indra sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk memilih calon Plt yang akan menjabat sebagai Plt Ketua DPD II Golkar kabupaten/kota.

Tepat 1 April 2015, SK masing-masing Ketua DPD II Golkar kabupaten/kota tentunya sudah diterbitkan. Kabar baiknya, DPD II yang mengakui kepemimpinan Agung Laksono kemungkinan otomatis akan menjadi Plt Ketua DPD II Golkar. Sementara mereka yang menolak jelas akan terdepak dan menjauh dari hiruk pikuk Pilkada. Sebab yang bisa berpartisipasi dalam Pilkada adalah Golkar kubu Agung, karena sudah memegang SK Kementerian Hukum dan HAM. Secara administratif, ketika KPU melakukan verifikasi, legalitas dari negara yang digunakan jelas keputusan Kementerian Hukum.

Otomatis, kepengurusan Golkar versi Ical tak bakal bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah menggunakan perahu Golkar, kecuali lolos fit and proper tes. Dengan demikian, jelas hasil Rapimda yang digelar DPD II Golkar Pelalawan yang mengusung ketuanya yang juga bupati incumbent, HM Harris akan dianulir. Sebab DPD II Golkar Pelalawan sampai hari ini masih belum mengakui kepemimpinan Agung Laksono. 

Namun demikian, dunia belum kiamat. Karena Agung Laksono sendiri sudah menyarankan untuk merangkul kader Golkar kubu Ical yang ada di daerah dan secara obyektif melibatkan lembaga survei kredibel untuk menghitung peluang kemenangan seorang figur saat dicalonkan dari Golkar. Kini semua bergantung kepada kekuatan figur di masyarakat, meski keputusan akhir tetap sesusai hasil fit and proper test. (***)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus