Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Nasional

Soal Penenggelaman Kapal, Menteri Susi dan Menko Luhut Beda Pendapat

Rabu, 10 Januari 2018

Beda pendapat soal penenggelaman kapal. (Foto:Istimewa)

JAKARTA-Tak akan ada lagi kapal asing penangkap ikan ilegal yang tertangkap bakal ditenggelamkan. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, untuk menghentikan aksi penenggalaman kapal.

Luhut menganggap, aksi penenggelaman kapal asing ilegal yang dilakukan Susi sudah cukup selama tiga tahun terakhir. Sebagai gantinya, Menteri Kelautan diminta untuk meningkatkan produksi ikan nasional dari sisi pengelolaan dan penangkapan.

"Tidak ada lagi penenggalaman tahun ini. Cukuplah itu. Fokus sekarang adalah meningkatkan produksi agar ekspor naik," ujar Luhut dikutip FokusRiau.Com dari laman republika.co.id, kemarin.

Dikatakan, pihaknya sudah berkordinasi dengan Susi mengenai hal ini. Menurut Luhut, ke depan KKP perlu meningkatkan produksi dengan memperbaiki kualitas tangkap. Potensi ikan nasional bisa dimanfaatkan dengan membuat industri dari hulu ke hilir. Jadi bukan lagi pengalengan, atau ditangkap lalu dikirim saja. Bisa sampai pada pengolahan. Atau frozen, jadi kirim langsung ke negara negara tujuan.

Dia berharap, Susi punya konsep yang bisa meningkatkan kualitas dan produksi ikan nasional. "Biar kita liat apa yang dibuat bu susi kedepan," ujar Luhut.

Lalu bagaimana sikap Menteri Susi mengenai larangan penenggelaman kapal? Susi mengatakan, tindakannya atas penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia dilandasi undang undang. Hal ini membuat Susi merasa tindakannya itu dilindungi undang-undang dan diketahui Presiden.

"Mohon disosialisasikan mungkin masih banyak yang belum tahu penenggelaman kapal pencuri dan pelarangan ABK asing itu ada diatur dalam UU Perikanan NKRI," ujar Susi melalui akun media sosialnya, Selasa kemarin.

Susi mengatakan, langkahnya dalam penenggelaman kapal juga bukan semata mata kemauan dirinya. Ia mengatakan dalam proses penenggelaman kapal ada prosedur yang perlu dilakukan. Prosedur tersebut, kata Susi, melalui putusan hukum yang ada.

"Penenggelaman kapal dilaksanakan atau dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri. Bukan kemauan pribadi atau menteri," ujar Susi. (muhammad yasir)



Berita terkait :

    Terkini
    Terpopuler



     
    situs portal berita riau
    fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus