Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Metro Pekanbaru

Soal Sengketa Lahan Desa Koto Aman Kampar, Gubri Syamsuar: Solusi Terakhir Pengadilan!

Rabu, 13 Maret 2019

Masyarakat Desa Koto Aman menggelar unjuk rasa di Pekanbaru. (Foto:Istimewa)

PEKANBARU-Perjuangan ratusan warga Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau dalam penyelesaian sengketa lahan dengan PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) masih belum membuahkan hasil. 

Gubenur Riau Syamsuar sejauh ini tidak ingin mengeluarkan keputusan yang nantinya bisa berdampak hukum atau bisa menggangu investasi di Riau. Syamsuar penyarankan, kasus tersebut dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan di meja hijau.

Sebab kasus ini sudah berlangsung lama dan perlu banyak alat bukti untuk memutuskannya agar memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kuat. "Solusi terakhir adalah pengadilan, kami minta ini diputuskan di pengadilan, kerana mereka (warga) juga tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat terhadap lahannya," kata Syamsuar, Rabu (13/3/2019).

Apalagi, menurut Syamsuar, Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut ternyata sudah ada sejak tahun 1994. Dimana saat itu Desa Koto Aman masih bernama Desa Koto Batak. Sehingga perlu dikaji bersama apakah dengan adanya perubahan nama ini juga terjadi pemekaran wilayah atau tidak.

"Kemarin ada rapat juga di Kampar, saya sudah pernyatakan apa sebenarnya masalah desa koto aman ini. Ternyata dulu tahun 1994 itu tidak ada nama Desa Koto Aman, yang ada itu Desa Koto Batak, nah HGU perusahaan tahun 1994 itu seperti itu," imbuhnya.

Meski persoalan ini cukup pelik dan menyita perhatian banyak pihak, namun kata Syamsuar, pihak perusahaan sudah menyanggupi untuk mengganti rugi lahan masyarakat, jika memang ada lahan masyarakat yang masuk dalam area lahan perusahaan.

"Dalam rapat dengan Pemkab Kampar kemarin pihak perusahaan kan juga hadir dan masalah ini sudah dibahas bersama pemerintah kabupaten Kampar. Pihak perusahaan siap mengganti rugi, tentu dengan menyertai bukti kepemilikan lahan yang kuat," kalau ada buktinya perusahaan siap ganti rugi," katanya.

Syamsuar menyarankan, jika warga masih tidak terima dengan hasil rapat tersebut, agar membawa masalah ini ke pengadilan. "Tidak ada jalan lain, serahkan saja ke pengadilan. Karena kita kan tidak mau membatalkan perusahaan yang punya HGU legal. Rusak iklim investasi di daerah kita nanti, orang (investor) bisa lari semua," ujarnya.

Seperti diketahui, sudah sembilan hari ratusan warga Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar bertahan di ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (13/3/2019). Ratusan warga Desa Kota Aman ini tiba di Pekanbaru, Selasa (4/3/2019) lalu.

Mereka datang dari desa ke Kota Pekanbaru untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, baik pusat dan provinsi untuk menuntaskan koflik lahan di Desan Koto Aman. Dimana warga menuding lahan mereka seluas lebih kurang 1500 hektare dikuasai oleh PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL).

Selama di Pekanbaru warga Desa Koto Aman sudah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa. Baik di Depan Kantor Gubenur Riau hingga ke Gedung DPRD Riau. Selama di Pekanbaru ratusan warga desa Koto Aman ini bertahan dibawah Flyover simpang Jalan Sudirman-Tuanku Tambusai, Pekanbaru.

"Kita tidak akan pulang ataupun mundur sebelum kami terlepas dari penjajah kapitalis di desa kami. Yakni kembalikan lahan kami seluar 1500 hektar yang telah dirampas PT SBAL," kata Dapson perwakilan Warga Desa Koto Aman. (*)







Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Tribunpekanbaru


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus