Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Metro Pekanbaru

Soal Tagihan PJU Sebesar Rp25 Miliar, Kajari Minta Komitmen Pemko dan PLN

Senin, 08 Oktober 2018

Penerangan jalan umum di Pekanbaru. (Foto:Tribunpekanbaru)

PEKANBARU-Kejaksaan Negeri Pekanbaru meminta komitmen pemko dan PLN dalam menjalankan kesepakatan terkait tunggakan Penerangan Lampu Jalan (PJU). Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Suripto Irianto menyampaikan hal itu, terkait proses audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Riau yang masih belum dilaksanakan.

Alasannya masih menunggu angka jumlah tunggakan yang hendak dibayarkan. "Itu kita minta suruh diaudit dulu. Kita mediasikan supaya diaudit," ujar Suripto, Senin (8/10/2018).

Kajari menegaskan, bila dalam proses mediasi medio Juni lalu disepakati nilai tunggakan PJU Pemko kepada PLN harus terlebih dulu diaudit. Berapa angkanya yang harus diaudit, saat itu telah disepakati keduanya di hadapan Kajari dalam proses mediasi.

Dalam mediasi yang dilakukan Kejari Pekanbaru, kedua pihak menyepakati angka Rp25 miliar sebagai tunggakan Pemko yang harus dibayarkan atas PJU. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tagihan semula yang dihitung PLN sebesar Rp37 miliar untuk tagihan selama tiga bulan.

Sementara itu, Pemko sedianya mengaku hanya memiliki tagihan Rp12 miliar. Dalam kesepakatan mediasi itu juga dijelaskan, dalam angka Rp25 miliar setelah audit BPKP dilakukan terdapat kelebihan bayar, akan dilakukan pengembalian kelebihan bayar oleh PLN Pekanbaru.

Selanjutnya bila terjadi kurang bayar atau jumlah tagihan melebihi dari kesempatan Rp25 miliar, Pemko Pekanbaru akan melakukan pelunasan ke PLN usai pengesahan APBD Perubahan.

"Nanti hasil auditnya baru ke kita lagi, nanti hasilnya baru kita tanyakan kembali. Sekarang ke PLN dan Pemko (yang tahu proses audit,red) sampai di mana auditnya," tuturnya.

Yang pasti, hasil mediasi kedua belah pihak itu tidak ada lagi pematian lampu jalan. PJU di Kota Pekanbaru harus menyala seluruhnya. "Yang pasti itu lampunya harus nyala," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia (RI) perwakilan Riau ternyata belum melakukan audit angka tunggakan Pemko tersebut. Ini dikarenakan kedua belah pihak belum menyepakati angka tagihan mana yang akan diaudit.

Baik PLN dan Pemko Pekanbaru masih ngotot menggunakan angka hasil perhitungan mereka masing-masing. Berbeda dari hasil kesepakatan mediasi yang dijembatani oleh Kejari kala itu yang sepakat untuk tagihan senilai Rp25 miliar. (*)

 
 
 


Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Tribunpekanbaru


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus