Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Ekonomi

Sri Mulyani Jadikan Dana Desa Sebagai Katrol Dalam Mengerek Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 09 Agustus 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto:Istimewa)

JAKARTA-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan anggaran dana desa dengan jumlah mencapai Rp60 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Ini dilakukan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi di paruh kedua tahun ini. 

Dijelaskan, setidaknya ada dua hal yang membuat pemerintah menaruh harapan pada dana desa. Pertama, dari sisi nilai. Dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan seluruh anggaran bantuan sosial (bansos) yang telah dianggarkan pemerintah untuk turut diberikan kepada masyarakat. 

"Nilai dana desa Rp60 triliun. Bansos tidak sebesar itu, Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sebesar itu," ujar Sri Mulyani usai menghadiri acara di Grand Hyatt, Selasa kemarin. 

Kedua, pemberian dana desa telah dikhususkan menyasar masyarakat desa. Sehingga diharapkan efeknya benar-benar menstimulus kalangan tersebut. "Dana desa itu benar-benar masuk ke desa, maka dia akan meningkatkan konsumsi atau di level akar rumput yang paling penting," imbuh Sri Mulyani. 

Sampai Juni lalu, pencairan anggaran dana desa baru mencapai Rp34 triliun. Kendati telah melewati setengah alokasi anggaran yang disiapkan. Namun, Sri Mulyani bilang, efeknya belum optimal. Sebab, pencairan dana desa masih berorientasi agar dana itu habis, namun evaluasi penggunaannya masih rendah. 

Karenanya, Sri ingin agar hasil penggunaan dana desa di semester II 2017 mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat, di mana hal tersebut diharapkan mampu membuat konsumsi masyarakat meningkat dan infrastruktur penunjang terbangun, sehingga memberi hasil pada pertumbuhan ekonomi. 

Adapun untuk mendapatkan hasil akhir dari penggunaan dana desa yang optimal, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan reformasi tata kelola dana desa, yang turut melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes). 

"Katakan yang dilakukan Kemendes dan yang dilakukan Community Development Program selama ini itu bisa dijadikan referensi agar dana desa itu betul-betul bisa digunakan secara efektif," terang Sri. 

Selain itu, reformasi tata kelola dana desa juga fokus pada pengelolaan dana oleh aparatur desa. Hal ini, sambung Sri Mulyani, dapat dilakukan dengan cara membuat kelembagaan tata kelola secara permanen agar pengelolaan dana desa tidak berdasarkan proyek, namun dihimpun dalam satu lembaga yang sama. 

"Ini bukan seperti proyek dulu, dana cash forward untuk bangun jalan, lalu selesai. Sekarang ini desa setiap tahun dapat alokasi uang maka dia butuh kemampuan secara kelembagaan," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. 

Kemudian, dari sisi pengawasan, pemerintah akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tak disalahgunakan. "Kami akan kerja sama dengan berbagai institusi lain, seperti BPKP mengenai sistem untuk akuntabilitas dari dana desa. Kami juga akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melihat dampaknya," tukasnya. 

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi paruh pertama tahun ini sebesar 5,01 persen karena pada kuartal II 2017, ekonomi stagnan di angka yang sama pada kuartal I 2017. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan semester I 2016 sebesar 5,04 persen. (cnnindonesia/boy surya hamta)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler



 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus