Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Suap PON Riau, Lukman Abbas Kembali Diperiksa KPK

Senin, 27 Agustus 2012


JAKARTA-Tersangka kasus suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2010, terkait venue menembak PON XVII Riau, Lukman Abbas, kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, Senin (27/8) di Kantor KPK Jakarta.

"Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas tersangka lain, yakni Taufan Andoso Yakin," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta. Taufan tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Riau.

Lukman Abbas, saat ini tercatat sebagai staf ahli Gubernur Riau, HM Rusli Zainal. Dalam kasus suap PON, Lukman Abbas diduga sebagai pemberi suap. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan orang yang menerima suap darinya, yakni Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin tanggal 8 Mei 2012 lalu.

Lukman Abbas dijerat pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, Taufan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Kasus dugaan korupsi PON Riau bermula dari penangkapan tujuh anggota DPRD Riau, dua pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Riau dan empat pegawai swasta tanggal 3 April lalu. Dari pemeriksaan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni dua anggota DPRD Riau, Muhammad Faisal Anwan dan Muhammad Dunhir, staf PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Rahmat Syahputra dan Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dispora Riau, Eka Dharma Putra.

Para tersangka diduga melakukan korupsi dalam pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Venue Lapangan Tembak. Belakangan, KPK juga mengendus korupsi terjadi pada pembahasan Perda Nomor 5 tahun 2008 tentang pelaksanaan pembangunan stadion utama untuk PON XVII.

Terakhir, KPK kembali menetapkan tujuh orang anggota DPRD Riau sebagai tersangka baru. Dimana sebagian merupakan Panitia Khusus Revisi Perda No 6/2010. (tp/zul)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus