Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Sumur Gali PNPM di Desa Mekar Sari Diduga Salahi Aturan

Kamis, 06 Desember 2012


LIRIK-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang disalurkan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dalam bentuk pembuatan sumur gali diduga menyalahi aturan dan tidak tepat sasaran. Hal ini disesalkan beberapa tokoh masyarakat Lirik yang beranggapan program tersebut mubazir.

Sebab, pembuatan sumur gali untuk masyarakat Mekar Sari sejauh ini tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Seharusnya, PNPM diluncurkan pemerintah pusat untuk membantu percepatan pembangunan daerah dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
"Saat ini pembangunan sumur gali yang dilakukan mungkin telah selesai, karena aktivitas pekerjaannya telah berhenti. Meski demikian, pengerjaan sumur gali tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan. Seharusnya, sumur tersebut dibangun 10 unit dengan kedalaman 8 cincin. Namun realisasinya, sekarang ditemukan 15 unit sumur dengan kedalaman hanya 5 cincin, kata salah seorang warga Desa Mekar Sari berinisial BK, Rabu (5/12).

Kondisi ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat yang khawatir kalau kedalaman sumur hanya 5 cincin, saat kemarau tentunya sumur tersebut tidak akan bisa difungsikan sebab akan kering. "Saat ini air sumur tersebut memang bagus, karena musim hujan. Tapi apakah ini bisa bertahan hingga musim kemarau, tentu tidak," kata BK.

Terkait dengan hal ini, Fasalitator Tenik FT, Rosa ketika dihubungi mengatakan, pekerjaan fisik sumur gali di Desa Mekar Sari baru diterima 75 persen, sedangkan dana yang baru dicairkan sekitar 70 persen dan sekarang pihaknya sedang mengajukan pencairan dana tahap ketiga.

Menyangkut kedalaman sumur yang hanya 5 meter, menurut Rosa, masyarakat dan pemerintah desa yang harus melakukan penambahan kedalaman sumur kalau memang mengalami kekeringan dengan cara swadaya.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Tri Bakti, Said Haromai mengatakan, alasan yang disampaiakan fasilitator teknik program adalah alasan yang tidak masuk akal. "Seharusnya seorang fasilitator bisa tegas terhadap adanya peralihan yang dilakukan pekerja dan mereka dibayar untuk mengawasi pekerjaan itu, bukan mengaminkan pekerjaan yang salah," ujar Said, kemarin.

Menurutnya, tidak mungkin program yang dianggarkan melalui dana APBN akan dilanjutkan secara swadaya oleh masyarakat, itu mustahil. "Kalaupun bisa dilakukan, hal itu menyalahi ketentuan. Dengan demikian, diharapkan instansi terkait dapat bertindak. Karena PNPM dinilai sudah keluar dari jalur yang ditentukan," tukasnya. (jef)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus