Situs Portal Berita Riau
facebook twitter fokusriau on google plus
Fokus Utama

Survey IReS: SBY Dinilai Gagal Emban Amanah Reformasi

Senin, 06 Mei 2013


JAKARTA-Hampir 15 tahun berjalan, implementasi reformasi ternyata belum bisa membawah perubahan seperti yang diinginkan masyarakat Indonesia. Bahkan, kegagalan dalam mengemban amanah reformasi dinilai akibat ketidakmampuan penguasa saat ini, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kondisi tersebut terungkap dalam hasil survey Indonesian Research and Survey (IReS) yang disampaikan dalam expose hasil survei nasional di 33 Provinsi  dengan tema  'Persepsi publik terhadap pelaksanaan agenda reformasi sepanjang 15 tahun' di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (5/5) sore.

Survey dilakukan mulai tanggal 17-27 April dengan melibatkan 2.383 responden dan margin of error 2,01 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen yang akhirnya menghasilkan angka penilaian masyarakat tentang pelaksanaan reformasi selama 15 tahun sebanyak 45,1 persen mengaku tidak puas dan hanya 31,1 yang merasa puas. Sementara sisanya sebanyak 24,8 persen mengaku tidak tahu.

Sejalan dengan gagalnya pelaksanaan reformasi responden juga menilai, kinerja Pemerintah SBY-Boediono dengan tingkat kepuasan 29,8 persen, sementara yang mengaku tidak puas sebanyak 64,5 persen dan yang mengaku tidak tahu sebanyak 5,7 persen.

"Dalam tuntutan penegakan supremasi hukum, para responden yang merasa tidak puas mencapai 59,6 persen, kemudian yang mengaku puas 18,6 persen dan sisanya yang tidak tahu sebnyak 21,8 persen," papar Kepala Divisi Survei IReS, Indrayadi dalam exposenya yang diterima FokusRiau.Com.

Dikatakan, yang lebih memprihatikan dari survey ini adalah pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari KKN, ternyata jumlah responden memberikan angka ketidakpuasan mencapai 61.4 persen, yang mengaku puas sebanyak 27,5 persen dan yang tidak tahu sebanyak 11,1 persen.

Menanggapi hasil survey IRes ini, pengamat politik Universitas Indonesia, Dr. H. Donny Tjahja Rimbawan menegaskan, hasil survey ini tidak jauh berbeda dengan fakta yang terjadi saat ini. "Yang paling bertanggung jawab atas gagalnya pelaksanaan reformasi adalah Presiden SBY," kata Ketua DPP MKGR tersebut.

Diterangkan, dari empat presiden yang memimpin Indonesia pasca reformasi, SBY mengambil porsi terbesar dari segi waktu berkuasa. "SBY berkuasa selama 102 bulan atau 56,67 persen, kemudian Megawati 38 bulan atau 21,11 persen, lalu Gusdur selama 22 bulan atau 12,21 persen dan BJ Habibie yang hanya 18 bulan atau 10 persen.

"Reformasi dibidang TNI-pun, SBY memimpin. Begitu juga saat Gusdur dan Megawati menjadi Presiden, SBY menjadi salah seorang menteri pada kabinet kedua presiden tersebut," papar Rimbawan.

Yang membuat Donny prihatin, ternyata masyarakat merasa tidak puas dengan pemerintahan yang bersih dari KKN. "Wajar kalau KKN makin tumbuh subur, karena SBY sendiri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan anaknya sebagai Sekjen. Apa itu bukan KKN? tanya Rimbawan.

Senada dengan Rimbawan, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Dr Zaenal Arifin Muchtar menilai, sudah saatnya ada gerakan re-reformasi karena reformasi saat ini terbilang gagal. "Perlu digerakan reformasi jilid dua, karena reformasi saat ini berjalan di tempat," kata Zaenal.

Terkait hasil Survey IRes, Zaenal mengakui hasil survey itu tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi saat ini di lapangan. "Saya yakin kalau ada lembaga lain yang melakukan survey serupa, maka hasilnya tidak akan berbeda dengan hasil survey IRes saat ini. Karena itu fakta yang terjadi saat ini," kata Zaenal. (bsh)


Berita terkait :

Terkini
Terpopuler


riau riau
 
situs portal berita riau
fokusriau on facebook fokusriau on twitter fokusriau on google plus